Network
PRFMNEWS - Ada hal baru dalam tahapan Pilkada Serentak tahun 2020 ini, terutama di tahapan kampanye. Pada tahapan kampanye tahun ini ada salah satu opsi yang menjadi penting dilakukan yaitu kampanye secara daring.
Kampanye secara daring ini diperlukan sebagai media sosilasasi pasangan calon (paslon) peserta mengenai visi misinya dalam Pikada. Kampanye secara daring pun dirasa menjadi pilhan terbaik di tengah pandemi Covid-19.
Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Alwan Ola Riantobi menilai, kampanye secara daring tidak akan begitu efektif.
Baca Juga: Tayang Dini Hari Nanti di Bioskop Trans TV, Begini Sinopsis Embrace Of The Vampire
Pasalnya, ada perubahan besar dari kebiasaan lama dalam budaya pemilu. Perubahan metode kampanye dari konvensional ke digital dinilainya perlu adaptasi.
"Transformasi dari konvensional ke digital ini perlu adaptasi, baik untuk peserta dalam hal ini tim pemenangan, pasangan calon, partai politik, maupun masyarakat," ujar Alwan saat On Air di Radio PRFM 107.5 News Channel, Sabtu 10 Oktober 2020.
Baca Juga: Belum Dapat BLT UMKM Rp2,4 Juta? Begini Cara Mengurusnya
Alwan mengatakan, kampanye secara daring akan terasa efektif untuk masyarakat yang tinggal di perkotaan. Karena, mereka sudah memiliki pengetahuan tinggi dan akses internet yang bagus.
Namun tidak akan efektif untuk masyarakat yang tinggal jauh dari perkotaan.
"Di daerah memang kampanye berbasis daring ini belum menjadi prioritas utama," katanya.
Dia mengatakan sampai minggu kedua tahapan kampanye Pilkada Serentak 2020, kampanye secara virtual atau digital belum banyak dipilih oleh peserta pemilu.
Baca Juga: Bawaslu Temukan 79 Dugaan Pelanggaran Kampanye di Jabar, Dominan Terkait Netralitas ASN
Paslon kata dia, masih banyak yang menggelar kampanye berbasis tatap muka atau pertemuan langsung, meskipun euforia di lapangan tidak semarak seperti kampanye biasanya.
"Pilihan kampaye virtual ini masih sangat terbatas," katanya.
Selain itu, potensi pelanggaran dan indikasi kecurangan pun jika kampanye dilakukan secara digital, tidak dapat terlihat secara langsung.
"Kalau berbasis virtual, berarti potensi pelanggaran dan indikasi kecurangan akan ditemukan di dunia online seperti di medsos dan internet, itu salah satu tantangannya," katanya.***
