Kepres 1 Maret Dianggap Sebagai Peraturan yang Menghapus Sejarah, Begini Pembelaan Mahfud MD

Baca Juga: 7 Fakta Terbaru Kasus Arisan Bodong Pasutri di Sumedang yang Gondol Uang Korban Capai Rp21 Miliar

Mahfud tetap yakin jika ini buka pembelokan sejarah, apalagi penghapusan sejarah.

Dia menerangkan tentang peran, tidak penghapusan peran.

"Betul. Di dlm konsiderans ditulis nama HB IX, Soekarno, Hatta, Sudirman sbg penggagas dan penggerak. Peran Soeharto, Nasution, dll ditulis lengkap di Naskah Akademik. Sama dgn naskah Proklamasi 1945, hanya menyebut Soekarno-Hatta dari puluhan founding parents lainnya," kata Mahfud MD.

Dia juga menjelaskan mengenai sejarah lahir dari fakta.

Sosok yang menyandang gelar Profesor ini juga yakin bahwa semua sudah dilakukan kajian.

"Sejarah itu fakta. Jika faktanya beragam dan diperdebatkan maka yg menentukan kebenaran ilmiahnya adl sejarawan dan forum ilmiah yg ditulis dlm Naskah Akademik. Sejarawan UGM bilang 'tepat' jika nama Soeharto tak msk Kepres sebab Kepres bkn historiografi," ucap Mahfud MD.

Baca Juga: Polisi Ungkap Perkembangan Kasus Desainer Indonesia yang Beli Organ Tubuh Manusia untuk Rancangan Busana

Perihal ajakan berdebat, Mahfud MD mempersilahkan dan juga menyinggung Fadli Zon.

Mahfud mengatakan jika perihal Keppres itu sudah dibahas sejak 2018 dan Fadli Zon tidak ikut.

"Silahkan, langsung ajak sendiri kalau mau debat, Pak. Pak @fadlizon kan bisa hubungi dia, bahkan bisa jg langsung ajak debat ke Gubernur DIY. Tim Naskah Akademik Pemda DIY dan sejarawan UGM itu sdh berdiskusi sejak 2018. Sy rak ikut di sana. St jg tak sempat jd Panitia debat," sindir Mahfud dalam akun Twitter miliknya.***