Network
Kurniasih menyampaikan, selain faktor kesehatan dan keamanan, perlu juga dilihat serapan anggaran yang digunakan. Dengan adanya pembelian vaksin ini, otomatis berkaitan langsung pengeluaran dan belanja negara dalam APBN.
“Mau ngga mau ini kan ada anggaran APBN yang keluar. Karena ketika nanti sudah diadakan dan dibeli oleh Kemenkes untuk didistribusikan ke seluruh Indonesia ini kan pasti menggunakan anggaran dan pasti tidak kecil. Kita juga mengingatkan untuk jangan sampai ada penyalahgunaan di sini,” imbuhnya.
Baca Juga: Dadang-Sahrul Menang Versi Quick Count, Sahrul Gunawan: Insya Allah Buktikan Harapan Perubahan
Selain itu, ia meminta pemeirntah untuk menghentikan sementara pengiriman vaksin pada Januari 2021 mendatang yang jumlahnya sebanyak 1,8 juta dosis sebelum uji klinis tahap 3 diumumkan dan izin BPOM dikeluarkan.
“Kita memberikan masukan karena masih ada tahap kedua 1,8 lagi nanti di bulan Januari. Kita minta ini di stop dulu, sampai uji klinis tahap 3 diumumkan kemudian izin BPOM sudah keluar baru bisa mengirimkan kembali yang 1,8 dengan catatan tidak ada persoalan sedikitpun dari hasil uji klinis,” tukasnya.***
