Network
PRFMNEWS – Komisi IX DPR RI menyesalkan keputusan pemerintah yang mengimpor 1,2 juta dosis vaksin Covid-19 produksi perusahaan asal China, Sinovac yang datang pada 6 Desember 2020 lalu.
Nantinya, pada Januari 2021 mendatang Indonesia akan kedatangan kembali 1,8 juta dosis vaksin yang diklaim akan tiba di awal Januari 2021.
Menurut anggota Komisi IX DPR RI dari fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati, pihaknya menyesalkan datangnya vaksin itu lantaran hasil uji klinis vaksin yang dilakukan di Indonesia belum usai.
Baca Juga: Ada Pre Order Vaksin, Pengamat Ini Khawatir Masyarakat Jadi Korban Agresivitas Rumah Sakit
Untuk itu, pada Kamis 10 Desember 2020 lalu, Komisi IX DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan sejumlah stakeholder. Di antaranya, Satgas Penanganan Covid-19, Komite Pemulihan Ekonomi, BioFarma, Kementerian Kesehatan, dan Badan Pengawasa Obat dan Makanan (BPOM).
“Kita sangat sesalkan kenapa pemerintah terburu-buru untuk mendatangkan vaksin Sinovac yang sebenarnya sampai rapat hari Kamis kemarin itu hasil uji klinisnya belum selesai. Bahkan kita menanyakan hasil uji klinis 1 dan 2 itu masih sangat normatif,” kata Kurniasih saat on air di Radio PRFM 107,5 News Channel, Sabtu 12 Desember 2020.
Ia pun secara khusus menyinggung BPOM yang belum mengeluarkan izin kedaruratan bagi vaksin Covid-19 itu. Sama halnya dengan BioFarma yang belum bisa berbicara banyak terkait dengan efikasi dan efektivitas vaksin tersebut.
Baca Juga: Cek Kondisi Cuaca dan Angin di Bandung Hari Ini 13 Desember 2020
“Kedua, kita tahu bahwa BPOM punya wewenang mengeluarkan Emergency Use Authorization untuk mengeluarkan izin untuk obat, suplemen untuk penanganan Covid-19. Tapi BPOM sendiri sampai kemarin di saat rapat masih belum bisa menjelaskan banyak hal tentang Sinovac,” jelasnya.
Kurniasih menyampaikan, selain faktor kesehatan dan keamanan, perlu juga dilihat serapan anggaran yang digunakan. Dengan adanya pembelian vaksin ini, otomatis berkaitan langsung pengeluaran dan belanja negara dalam APBN.
“Mau ngga mau ini kan ada anggaran APBN yang keluar. Karena ketika nanti sudah diadakan dan dibeli oleh Kemenkes untuk didistribusikan ke seluruh Indonesia ini kan pasti menggunakan anggaran dan pasti tidak kecil. Kita juga mengingatkan untuk jangan sampai ada penyalahgunaan di sini,” imbuhnya.
Baca Juga: Dadang-Sahrul Menang Versi Quick Count, Sahrul Gunawan: Insya Allah Buktikan Harapan Perubahan
Selain itu, ia meminta pemeirntah untuk menghentikan sementara pengiriman vaksin pada Januari 2021 mendatang yang jumlahnya sebanyak 1,8 juta dosis sebelum uji klinis tahap 3 diumumkan dan izin BPOM dikeluarkan.
“Kita memberikan masukan karena masih ada tahap kedua 1,8 lagi nanti di bulan Januari. Kita minta ini di stop dulu, sampai uji klinis tahap 3 diumumkan kemudian izin BPOM sudah keluar baru bisa mengirimkan kembali yang 1,8 dengan catatan tidak ada persoalan sedikitpun dari hasil uji klinis,” tukasnya.***
