Network
PRFMNEWS – Sejumlah rumah sakit (rs) swasta di Indonesia secara terang-terangan membuka pendaftaran (pre-order) vaksin Covid-19. Padahal, vaksin yang datang pada awal Desember lalu ke Indonesia nyatanya belum mendapat izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menyatakan apa yang dilakukan oleh sejumlah rs tersebut terlalu terburu-buru. Pasalnya, Kementerian Kesehatan pun belum mengeluarkan aturan dan petunjuk teknis tentang vaksinasi.
Ia pun mengaku khawatir masyarakat dirugikan jika rs swasta telah membuka pendaftaran vaksin sementara vaksinnya belum diedarkan.
Baca Juga: Cek Kondisi Cuaca dan Angin di Bandung Hari Ini 13 Desember 2020
“Apa yang dilakukan oleh rumah sakit itu sebenarnya menurut saya terburu-buru. Saya khawatirnya kita jadi korban, korban cara rumah sakit yang menurut saya terlalu agresif. Sementara satu sisi vaksinnya sendiri efikasinya belum jelas jadi efektivitasnya berkaitan dengan kualitas,” kata Trubus saat on air di Radio PRFM 107,5 News Channel, Sabtu 12 Desember 2020.
Ia pun meminta pemerintah untuk menegur rs swasta yang membuka pre order tersebut. Tak hanya itu, dalam aturan vaksinasi yang dikeluarkan nantinya, ia berharap pemerintah menetapkan sanksi bagi rs yang melanggar aturan khususnya soal penerapan tarif.
“Kalau menurut saya perlu teguran dulu bagi rumah sakit untuk dalam tanda petik bersabar dulu. Tetapi setidaknya nanti di dalam aturannya ada sanksi kalau rumah sakit ini nanti ada pelanggaran atau maladministrasi atau apa yang terkait dengan tarif,” tutupnya.
Baca Juga: Update Harga Emas Logam Mulia Hari Ini 13 Desember 2020 Mulai dari 0,5 Gram Hingga 100 Gram
Terpisah, Ombudsman RI meminta pemerintah menindak tegas rumah sakit yang membuka pre order vaksin Covid-19.
