Network
PRFMNEWS – Komisi IX DPR RI menyesalkan keputusan pemerintah yang mengimpor 1,2 juta dosis vaksin Covid-19 produksi perusahaan asal China, Sinovac yang datang pada 6 Desember 2020 lalu.
Nantinya, pada Januari 2021 mendatang Indonesia akan kedatangan kembali 1,8 juta dosis vaksin yang diklaim akan tiba di awal Januari 2021.
Menurut anggota Komisi IX DPR RI dari fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati, pihaknya menyesalkan datangnya vaksin itu lantaran hasil uji klinis vaksin yang dilakukan di Indonesia belum usai.
Baca Juga: Ada Pre Order Vaksin, Pengamat Ini Khawatir Masyarakat Jadi Korban Agresivitas Rumah Sakit
Untuk itu, pada Kamis 10 Desember 2020 lalu, Komisi IX DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan sejumlah stakeholder. Di antaranya, Satgas Penanganan Covid-19, Komite Pemulihan Ekonomi, BioFarma, Kementerian Kesehatan, dan Badan Pengawasa Obat dan Makanan (BPOM).
“Kita sangat sesalkan kenapa pemerintah terburu-buru untuk mendatangkan vaksin Sinovac yang sebenarnya sampai rapat hari Kamis kemarin itu hasil uji klinisnya belum selesai. Bahkan kita menanyakan hasil uji klinis 1 dan 2 itu masih sangat normatif,” kata Kurniasih saat on air di Radio PRFM 107,5 News Channel, Sabtu 12 Desember 2020.
Ia pun secara khusus menyinggung BPOM yang belum mengeluarkan izin kedaruratan bagi vaksin Covid-19 itu. Sama halnya dengan BioFarma yang belum bisa berbicara banyak terkait dengan efikasi dan efektivitas vaksin tersebut.
Baca Juga: Cek Kondisi Cuaca dan Angin di Bandung Hari Ini 13 Desember 2020
“Kedua, kita tahu bahwa BPOM punya wewenang mengeluarkan Emergency Use Authorization untuk mengeluarkan izin untuk obat, suplemen untuk penanganan Covid-19. Tapi BPOM sendiri sampai kemarin di saat rapat masih belum bisa menjelaskan banyak hal tentang Sinovac,” jelasnya.
