PRFMNEWS - Presiden Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) angkat bicara terkait tudingan dari sejumlah pihak bahwa Partai Demokrat menjadi dalang atau penggerak demo besar-besaran penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja.
SBY mengungkapkan, dirinya tidak punya niat dan tidak terpikirkan sama sekali untuk melakukan tuduhan seperti itu. Ia merasa menjadi korban terkait tindakan yang tidak mungkin dilakukannya.
"Memfitnah itu kan sebenarnya menuduh seseorang saya dalam hal ini yang tidak mengantongi kebenaran, saya menjadi korban," ujar SBY dalam video yang diunggah di akun Youtube resminya, Senin 12 Oktober 2020.
Baca Juga: Tanggapi UU Cipta Kerja, Mahfud MD: Tidak Ada Pemerintah yang Ingin Menyengsarakan Rakyat
SBY menilai, tidak sepatutnya fitnah-fitnah, hoaks dan tuduhan tidak berdasar semakin tumbuh subur di negeri kita.
"Andai kata saya punya kemampuan gerakan massa yang begitu luas, andai kata punya uang dan tentu banyak untuk gerakan aksi seperti itu, saya juga tidak punya niat, tidak terpikir untuk melakukan sesuatu yang menurut saya tidak tepat saya lakukan," sambungnya.
SBY pun tidak yakin pihak yang dituding oleh Menko Perokonomian Airlangga Hartarto, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, serta BIN yang menyebutkan kemungkinan ada pihak yang menunggangi aksi demo UU Cipta Kerja adalah dirinya.
Baca Juga: Ada Demo di Sekitaran Istana Negara, Dishub Berlakukan Rekaysa Lalin di Sekitaran Monas
SBY yang juga menjabat Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat mengungkapkan, ia bersama Airlangga dan Luhut berteman baik, begitu pula dengan BIN tidak ada masalah apapun.
"Saya kok ngga yakin ya kalau pak Airlangga, pak Luhut, atau BIN yang dimaksud itu saya, hubungan saya dengan pak Airlangga selama ini baik, dengan pak Luhut juga baik, dengan BIN juga nggak ada masalah, saya ngga yakin kalau BIN menganggap saya sebagai musuh negara," jelasnya.
Menurutnya agar tidak muncul rasa saling curiga di masyarakat, sebaiknya mereka segera menyebutkan siapa pihak yang dicurigai menunggangi aksi demo UU Cipta Kerja.
"Kalau tidak ada kejelasan ini nggak baik, rakyat saling curiga dan tidak baik beritanya kesana kemari. Lebih baik disebutkan, kalau tidak, negara nanti dikira melakukan hoaks, tidak bagus, karena kita harus percaya kepada pemerintah kita," pungkasnya.***