-
Minggu, 5 Mei 2024 -
Network
-
Network
Kang Emil menyatakan, transformasi yang dilakukan Pemda Provinsi Jabar membuat seluruh transaksi pengadaan barang dan jasa menjadi transparan, menghilangkan mark-up, dan transaksi fiktif. Selain itu, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pun terlibat.
“Ini merupakan domain dari keterlibatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam pengadaan barang dan jasa kebutuhan pemerintah,” ucapnya.
Maka itu, Kang Emil mengajak UMKM di Jabar untuk ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa. Menurut ia, transformasi pengadaan barang dan jasa yang dilakukan Pemda Provinsi Jabar akan coba diterapkan di seluruh daerah Jabar.
Baca Juga: Satgas Covid-19 Dukung Rencana Bioskop untuk Kembali Beroperasi
“Kita ingin mewajibkan 27 kabupaten/kota se-Jabar. Kemudian menyosialisasikan ke seluruh Indonesia agar pemerintah menghemat, mencegah korupsi, dan tentunya meningkatkan ekonomi UMKM secara maksimal,” katanya.
Selain mendapat Apresiasi Praktik Baik dalam ANPK, Pemda Provinsi Jabar menempati peringkat kedua sebagai provinsi terbaik dalam pencegahan korupsi dengan skor 71,88 persen.
Ketua KPK RI Firli Bahuri mengatakan, terdapat enam program yang berdampak besar bagi pencegahan korupsi di Indonesia, yakni utilisasi NIK, e-katalog dan market place (pengadaan barang dan jasa), keuangan desa, penerapan manajemen anti suap, online single submission dengan pemanfaatan peta digital dan pelayanan perusahaan, serta reformasi birokrasi.
Sementara itu, Presiden RI Joko Widodo dalam sambutannya mengatakan bahwa upaya pencegahan korupsi harus dilakukan secara besar-besaran dengan tetap melanjutkan aksi penindakan yang tegas tanpa pandang bulu. Salah satunya dengan membangun tata kelola pemerintahan yang baik, cepak, produktif, dan efisien.
Baca Juga: Viral Dirut Bank Syariah di NTB Diduga Nikahi Kakak Beradik, Begini Fakta Sebenarnya Menurut Kemenag
Editor: Rifki Abdul Fahmi
Sumber: Humas Jawa Barat
