Network
“Kemudian jalur yang kedua, terus melakukan sosialisasi dan diskusi ke simpul-simpul masyarakat yang terkait dengan masalah-masalah yang masih didiskusikan itu,” imbuhnya.
Pelaksanaan diskusi tersebut, lanjut Mahfud, akan dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebagai fasilitator, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
Baca Juga: 9 Pasal RUU KUHP Dinilai Mengancam Kemerdekaan Pers
“Penyelenggara diskusi-diskusi dan fasilitasi untuk ini akan dilakukan oleh Menkominfo Pak Johnny G Plate. Kemudian untuk materinya, nanti akan disiapkan oleh Kemenkumham, untuk 14 masalah itu yang masih dipertanyakan oleh masyarakat untuk lebih dipertajam,” jelasnya.
Mahfud menekankan bahwa hukum adalah cermin kesadaran hidup masyarakat sehingga hukum yang akan diberlakukan harus mendapat pemahaman dan persetujuan dari masyarakat.
Adapun 14 isu kontroversial yang mendapat reaksi kritik dari kelompok masyarakat sipil dan akademisi itu adalah, pertama, hukum yang hidup dalam masyarakat (the living law). Kedua, pidana mati. Ketiga, penyerangan terhadap harkat dan martabat presiden dan wakil presiden.
Baca Juga: Polisi Sebut Bansos yang Terkubur di Depok Kerjasama JNE dengan PT DNR
Keempat, tindak pidana karena memiliki kekuatan gaib. Kelima, dokter atau dokter gigi yang melaksanakan pekerjaannya tanpa izin. Keenam, unggas dan ternak yang merusak kebun yang ditaburi benih.
Lalu, ketujuh, contempt of court berkaitan dengan dipublikasikan secara langsung tidak diperkenankan. Kedelapan, advokat curang dapat berpotensi bias terhadap salah satu profesi penegak hukum saja yang diatur (diusulkan untuk dihapus).
Kesembilan, penodaan agama. Kesepuluh, penganiayaan hewan. Kesebelas, penggelandangan. Keduabelas, pengguguran kehamilan atau aborsi. Ketigabelas, perzinaan. Terakhir, kohabitasi dan pemerkosaan.***
