Network
PRFMNEWS - Terkait kasus dugaan penyelewengan dana, kini penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menyebutkan adanya temuan baru.
Temuan baru tersebut diduga adanya penggunaan perusahaan-perusahaan baru sebagai “cangkang” dari yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT).
Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Pol Whisnu Hermawan mengatakan, dugaan penggunaan perusahaan lain sebagai cangkang dari ACT sedang didalami oleh pihaknya.
"Adanya dugaan menggunakan perusahaan-perusahaan baru sebagai cangkang dari perusahaan ACT, ini didalami," ujar Whisnu, pada Kamis 14 Juli 2022, seperti yang dikutip prfmnews.id dari PMJ News pada Jumat 15 Juli 2022.
Baca Juga: Petinggi ACT Diduga Menyalahgunakan Dana Bantuan Korban Kecelakaan Pesawat Lion Air Rp138 Miliar
Whisnu menjelaskan bahwa dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 127/PMK.010/2016 pada Pasal 2 ayat (4) menyebutkan perusahaan cangkang (special purpose vehicle) dapat memperoleh pengampunan pajak.
Hal ini karena merupakan perusahaan antara yang didirikan semata-mata untuk menjalankan fungsi khusus tertentu untuk kepentingan pendirinya, seperti pembelian dan atau atau pembiayaan investasi, serta tidak melakukan kegiatan usaha aktif.
Perusahaan cangkang dibentuk namun tidak beroperasi sesuai pendiriannya, dan diperuntukan sebagai perusahaan money laundering saja
"Perusahaan cangkang yang dibentuk, tetapi tidak beroperasi sesuai pendiriannya, hanya untuk sebagai perusahaan money laundering," ungkap Whisnu.
