Network
PRFMNEWS – Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ibnu Hajar penuhi panggilan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk menyampaikan klarifikasi dugaan penyelewengan dana donasi umat untuk kepentingan pribadi.
Hasil pertemuan pimpinan ACT dengan pihak Kemensos itu berujung pencabutan izin penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang (PUB) donasi dari masyarakat terhadap lembaga filantropi tersebut.
Alasan izin pengumpulan uang dan barang donasi atau sumbangan ACT dicabut Kemensos menyusul adanya indikasi pelanggaran regulasi terkait besaran penggunaan dana hasil PUB untuk biaya operasional.
Baca Juga: Kemensos: ACT Terindikasi Langgar Regulasi Penggunaan Dana Donasi untuk Biaya Operasional
Kemensos mencabut izin PUB ACT yang telah diberikan kepada yayasan yang bergerak di bidang kemanusiaan itu pada tahun ini, usai pertemuan yang dilakukan pada Selasa, 5 Juli 2022 kemarin.
“Jadi alasan kami mencabut (izin) dengan pertimbangan karena adanya indikasi pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Sosial sampai nanti menunggu hasil pemeriksaan dari Inspektorat Jenderal, baru akan ada ketentuan sanksi lebih lanjut”, kata Menteri Sosial Ad Interim Muhadjir Effendy, kemarin.
Muhadjir Effendi mengatakan, pencabutan izin itu dinyatakan dalam Keputusan Mensos RI Nomor 133/HUK/2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang Pencabutan Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Kepada Yayasan ACT yang ditandatangani olehnya.
Baca Juga: 6 Buah ini Ampuh Atasi Asam Urat, Menurut dr. Saddam Ismail
Menurutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan berbunyi “Pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan sebanyak-banyaknya 10% dari hasil pengumpulan sumbangan yang bersangkutan”.
