Pemerintah Hapus Angka Kematian di Indikator Covid, Epidemiolog Sebut Itu Berbahaya

- 10 Agustus 2021, 19:29 WIB
Ilustrasi - Tenaga pikul membawa jenazah dengan protokol COVID-19 untuk dimakamkan di TPU Cikadut, Bandung, Jawa Barat, Selasa 15 Juni 2021. Petugas pikul jenazah mengatakan, pemakaman jenazah dengan protokol COVID-19 di TPU Cikadut mengalami peningkatan sebanyak 20 hingga 30 jenazah per hari dibandingkan dengan bulan lalu yang hanya lima hingga delapan jenazah per hari.
Ilustrasi - Tenaga pikul membawa jenazah dengan protokol COVID-19 untuk dimakamkan di TPU Cikadut, Bandung, Jawa Barat, Selasa 15 Juni 2021. Petugas pikul jenazah mengatakan, pemakaman jenazah dengan protokol COVID-19 di TPU Cikadut mengalami peningkatan sebanyak 20 hingga 30 jenazah per hari dibandingkan dengan bulan lalu yang hanya lima hingga delapan jenazah per hari. /ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi.

"Jadi kalau dalam situasi pandemi hilang pasti akan hilang arah, kita akan kehilangan data yang sebetulnya jadi pemandu," ucapnya.

Ia menegaskan, kebijakan itu juga akan mempengaruhi ketepatan pemerintah dalam menyusun strategi, termasuk menciptakan misekspektasi.

Baca Juga: Breaking ! Luhut: PPKM Level 4 Jawa-Bali Diperpanjang Sampai 16 Agustus 2021

Masalah input data yang telat tidak bisa dijadikan alasan menghilangkan angka kematian dari indikator.

"Jadi bukan alasan yang kuat masalah kesemrawutan data ini akhirnya kita hilangkan data kematian yang vital ini, karena kalau hilang jadi fatal," pungkasnya.***

Halaman:

Editor: Rizky Perdana


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x