Network
PRFMNEWS - Pemerintah resmi menaikan cukai rokok sebesar 12,5 persen mulai Februari 2021.
Kebijakan ini bisa berdampak baik terhadap naiknya alokasi anggaran program JKN BPJS Kesehatan, tapi sayangnya dalam implementasinya belum efektif.
Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar mengatakan, pemerintah belum serius menerapkan Pasal 99 dan 100 dalam Perpres 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
Baca Juga: Tarif Cukai Rokok Naik Mulai Februari 2021
Baca Juga: Menkeu Sri Mulyani Sebut Tahun 2021 Cukai Rokok Naik 12,5 Persen
Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa ada sebagian pajak rokok dari pemerintah daerah yang harus diberikan kepada BPJS Kesehatan untuk penyelenggaraan JKN.
"Perpres 82 tersebut yang mengamanatkan 75 persen dari 50 persen pendapatan pajak rokok di pemerintah daerah harus diserahkan ke BPJS, tidak dilaksanakan, dan pemerintah daerah tidak ditegur oleh Kemendagri," ujar Timboel saat on air di Radio 107,5 PRFM News Channel, Kamis 10 Desember 2020.
Ia mencontohkan, pada 2018 ada pendapatan pajak rokok sebesar Rp682 miliar yang masuk ke alokasi anggaran BPJS Kesehatan. Hal itu berasal dari sebagian pendapatan pajak rokok pemerintah daerah yang diserahkan ke BPJS.
Baca Juga: Semalam, Satpol PP Segel Foodcourt di Sawunggaling Kota Bandung
Namun herannya pada 2019 yang target pendapatan cukai rokoknya Rp208 triliun, ternyata dalam laporan tidak ada sama sekali alias nol.
