Network
BANDUNG,(PRFM) - PT Pos Indonesia mengakui hadapi sejumlah hambatan dalam proses penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung.
Satu diantaranya, menyangkut masalah data, situasi PSBB dan komunikasi dengan aparat kewilayahan.
“Sebenarnya kami sudah merancang pekerjaan ini. Tugas kita hanya mengantar bantuan door to door, tetapi di lapangan masih ada miskomunikasi kadang ada penolakan,” jelas Kepala Kantor Pos Bandung, Yudha Pribadi, saat dihubungi Selasa (12/5/2020).
Baca Juga: KSPI Tolak Kebijakan Warga Berusia 45 Tahun ke Bawah Kembali Bekerja
Hambatan itu juga terjadi, lanjut Yudha, karena warga ada yang tidak mendapatkan bantuan yang disalurkan tersebut, sementara mereka merasa sudah menyerahkan syarat yang di minta kepada RW.
Yudha mengatakan, penyaluran Bansos tahap pertama tersebut adalah bagi warga yang tecatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Jadi itu memang karena proses di lapangan tidak smooth dan membuat kami menjadwalkan ulang. Kendala utama adalah data, kita baru terima tanggal 25 April, dan uang baru diterima tanggal 25 dan 27 April. Artinya, kita baru bisa bekerja tanggal 27 April dan target selesai 18 Mei,”jelas Yudha.
Baca Juga: Pemerintah Sebut Pembukaan Tempat Ibadah Masih Pertimbangkan Risiko
Menurut Yudha, pergeseran jadwal juga menjadi alasan mengapa penyaluran Bansos ini terkesan lambat. Dan kendala ini pun sudah disampaikan kepada Wali Kota Bandung Oded M. Danial.
“Prioritas yang kita kerjakan diawal adalah DTKS sesuai yang diminta Pemkot Bandung, sehingga warga yang merasa tidak masuk data itu menolak karena tidak sesuai dengan yang diusulkan. Akhirnya jadwal yang kami susun agak bergeser. Termasuk ada Pak RW dan Pak Lurah juga minta warga di suruh konfirmasi ke pos, akhirnya terjadi penumpukan,” jelasnya.
Dengan kondisi itu pula Yudha mengatakan, pihaknya menyiapkan tiga alternatif penyaluran bantuan.
Selain dengan metode antaran, PT Pos juga memanfaatkan kantor cabang mereka yang ada di Kota Bandung, serta menggandeng Karang Taruna Kota Bandung.
Baca Juga: Suami yang Kerja di Luar Daerah Terdampak Corona, Warga Bandung Ini Harap Bantuan dari Pemerintah
“Karang Taruna ini kita gandeng, untuk melakukan negosiasi jadwal dengan RT, RW, dan Kelurahan. Setelah ditentukan jadwalnya, baru petugas kami mengantarkannya sesuai jadwal. Target kami sehari bisa membayar antara 10 sampe 15 Kelurahan dengan 10 tim yang kami siapkan,” ujarnya.
Dari 63 ribu bantuan yang harus disalurkan melalui PT Pos, Yudha mengatakan pihaknya sudah menyelesaikan 55% pengantarannya.
Rata-rata per hari jumlah penyaluran sebanyak 2000 sampai 3000 penerima, dari kapasitas PT Pos sebanyak 5000.
“Itu karena tadi, ada resistensi sehingga petugas kami akhirnya memutuskan untuk membawa kembali antaran itu. Dan inilah yang akan kami lakukan dengan pola tadi, menggaet Karang Taruna,” kata Yudha.
Baca Juga: Seorang Siswa SMP Jadi Bandar Ganja yang Jualan Secara Online Berhasil Ditangkap Polres Cimahi
Disinggung tentang kemungkinan Pemkot Bandung mencari pihak lain untuk penyaluran bantuan ke pihak lain selain PT Pos, Yudha mengatakan bagi kami tidak masalah.
Pihaknya saat ini tetap fokus menyelesaikan penyaluran bantuan sosial bagi 63 ribu penerima yang ada dalam DTKS sesuai jadwal dan tepat sasaran.
“Yang jelas kami akan selesaikan yang menjadi tugas kami, sesuai jadwal dan bisa dipertanggungjawabkan” pungkas Yudha.***
