Network
BANDUNG, (PRFM) – Sepekan menjelang berakhirnya penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Jawa Barat, distribusi bantuan tunai bagi warga Kota Bandung yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Non DTKS hingga kini dinilai masih berjalan lambat.
Ketua DPRD Kota Bandung Tedi Rusmawan mengatakan, Pemerintah harus segera mengambil opsi lain dalam penyaluran bantuan ini, dan tidak hanya mengandalkan PT Pos Indonesia saja.
Ia juga berharap bantuan tunai bagi warga yang masuk DTKS dan Non DTKS segera rampung, menyusul banyaknya warga Kota Bandung yang menyampaikan keluhan belum mendapatkan bantuan.
Baca Juga: Per 11 Mei, Pasien Sembuh dari Covid-19 di Indonesia Capat 2.881
Lebih jauh ia mengatakan, perihal keluhan yang banyak disampaikam warga, Pemerintah Kota Bandung bisa lebih transparan dalam mengupdate sejauh mana bantuan tersebut sudah berjalan.
"Tentunya banyak masyarakat yang mempertanyakan perihal bantuan tunai dan juga sembako, karena di lapangan mereka tidak mengetahui proses dari bantuan tersebut sudah sejauh mana dilakukan," ujarnya saat dihubungi melalui telepon selular, Senin (11/5/2020).
Baca Juga: Jepang Pertimbangkan Akhiri Status Darurat di Beberapa Daerah Pekan Ini
Belum rampungnya pemberian bantuan tunai baik dari Pemerintah Kota Bandung dan juga Pemerintah Provinsi Jawa Barat, karena kapasitas dari PT Pos belum optimal sesuai rencana.
"Dari rencana semula itu PT Pos menyanggupi memberikan pelayanan hingga 5000 orang/hari, namun realnya hanya sanggup 3000 orang saja. Itulah yang akhirnya menjadi proses pemberian terhambat dan belum selesai sesuai rencana," tuturnya.
Oleh sebab itu, Tedi menyarakankan, agar Pemerintah Kota Bandung bisa menggunakan pihak ketiga lainnya agar proses pembagian berlangsung cepat.
"Kami sempat mendorong Pemkot Bandung untuk mempertimbangkan opsi lain pihak ketiga dalam pembagian tunai. Setidaknya memilih lihak yang kompeten agar bantuan sampai dengan cepat dan sesuai data," tandasnya.***
