PRFMNEWS - Ketua Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI) Jawa Barat, Iwan Hermawan menyambut baik pemerintah mengizinkan sekolah tatap muka digelar, tapi ia memberi catatan khusus terkait vaksinasi kepada guru dan tenaga kependidikan yang belum merata.
Salah satu persyaratan belajar tatap muka adalah semua guru dan tenaga kependidikan di satu sekolah itu sudah divaksin Covid-19. Namun Iwan menyebut, meski vaksinasi bagi guru sudah 60 persen di Jawa Barat, tapi belum merata antar daerahnya.
"Mungkin sampai 60 persen di Jawa Barat, prioritasnya guru-guru senior, lalu nanti ke guru muda, termasuk non PNS, tapi belum merata antar kota dan kabupaten dalam vaksinasi," ujar Iwan saat on air di Radio 107,5 PRFM News Channel, Selasa 30 Maret 2021.
Baca Juga: Sekolah Tatap Muka Diizinkan per Hari Ini, Tapi Harus Penuhi 5 Catatan Berikut
Baca Juga: 9 dari 10 Kecamatan di Pangandaran Sudah Dapat Izin Gelar Pembelajaran Tatap Muka
Iwan berharap KBM tatap muka bisa segera digelar, sebab selama Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau belajar daring mengakibatkan penurunan kualitas belajar siswa, termasuk menurunnya prestasi.
Bahkan membuka kemungkinan terjadinya pernikahan dini di tingkat siswa SMA mengingat pengawasan sekolah dan orang tua terkadang lemah.
"Kemungkinan yang berbahaya bisa drop out, dan untuk SMA, pernikahan dini bisa terjadi, karena pengawasan sekolah dan orang tua kadang lemah, lihat saja malam minggu atau siang-siang mereka tetap saja main keluar," ucapnya.
Baca Juga: Wali Kota Bandung Fokus Vaksinasi Guru Sebelum Persilakan Sekolah Tatap Muka Mulai Juli
Baca Juga: Dukung Sekolah Tatap Muka, DPR RI Tekankan Pemberlakuan Sistem Shift
Menurunnya siswa dari SMA favorit diterima pada SNMPTN 2021 juga ditenggarai sebagai indikator penurunan kualitas siswa akibat PJJ.
"Yang pasti ada penurunan kualitas, indikator SNMPTN saja itu ada penurunan, lihat daftar sekolah favorit yang diterima ada penurunan," jelasnya.
Ia sepakat dengan aturan ketat dari pemerintah soal perizinan sekolah tatap muka. Namun ia juga merekomendasikan hal lainnya seperti tidak menggelar KBM tatap muka selama satu pekan penuh dan menerakan sistem shift pagi dan siang.
"Setidaknya bisa bergantian dalam seminggu cukup 2 hari per angkatan, dan proses pembelajaran jangan full, cukup 50 persen siswa dan bisa dua shift pagi siang. Prokes harus betul-betul dilakukan sekolah," pungkasnya.***