Network
BANDUNG, (PRFM) – Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno menilai kesuksesan dan efektivitas larangan mudik yang dikeluarkan pemerintah ditentukan olelh pengawasan yang dilakukan oleh petugas.
Di samping itu, kesadaran masyarakat pun memang menjadi salah satu indikator efektivitas larangan mudik tersebut. Pemerintah sebelumnya menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Musim Mudik Idulfitri 1441 H dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.
“Tergantung pengawasan dan kesadaran masyarakat. Di Jawa Tengah itu sampai hari ini sudah masuk sekitar 670 ribu orang. Pemudiknya itu data terakhir tahun lalu itu 5,6 juta di Jawa Tengah. Artinya sudah sekitar 10% lebih sudah masuk ke Jawa Tengah,” jelasnya saat on air di Radio PRFM 107,5 News Channel, Sabtu (25/4/2020).
Baca Juga: Viral, Perawat Ajak Pasien Virus Corona Berkaraoke Lagu India
Ia menambahkan, pemerintah bisa bertindak tegas dengan memidanakan pelanggar peraturan tersebut. Karena dalam hal itu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
“Tindakan pencegahan persuasif harus dilakukan. Tapi juga ada ancaman itu hukumnya itu, pasal 93 Undang-Undang nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Dimana kurungan maksimal 1 bulan atau denda maksimal 100 juta. Itu upaya terakhirnya kalau masih membandel,” papar Djoko.
Baca Juga: Istana Beberkan Maksud Jokowi Soal Perbedaan Mudik dan Pulang Kampung
Djoko pun menyatakan jika mobilitas masyarakat tidak dikurangi dan banyak masyarakat yang berkumpul dengan jumlah besar di satu titik maka pontesi penyebaran virus corona (Covid-19) makin besar.
“Semakin kita berpindah tempat, mobilitasnya tinggi, semakin berkerumun, dan sebagainya. Sebenarnya wabah itu makin mengancam kita juga,” ungkapnya.
