Network
PRFMNEWS - Seiring ramainya teknologi jual beli digital Non Fungible Token (NFT), pemerintah melalui Kementerian Kominfo akan mengawasi kegiatan transaksi NFT itu.
Kegiatan di NFT yang ramai dan menjanjikan itu akan diawasi pemerintah melalui Kementerian Komunikasi Informasi dan informatika.
Kominfo mengawasi pemanfaatan jual beli digital tersebut, dengan tujuan agar konten yang di post di NFT itu tidak melanggar Undang-undang khususnya data pribadi.
Baca Juga: Jual Lukisan Pribadi, Ridwan Kamil Bagi Tips agar Produk Cepat Laku dengan Harga Tinggi di NFT
Menteri Kominfo Johnny Gerard Plate menghimbau kepada seluruh jajarannya terkait akses jual beli digital tersebut agar tetap diawasi terkait transaki, ia secara tegas harus dilakukan koordinasi agar akses jual beli di NFT itu tidak melanggar aturan Undang-undang.
Diharapkan dalam pengawasan di NFT, semua yang terlibat bisa mengkoordinasikan ke Badan Pengawas Perdagangan (Bappebti) selaku lembaga berwenang dalam tata kelola perdagangan aset kripto.
Selain itu, Kementerian Kominfo Johnny Gerard Plate juga mengimbau agar warga dapat merespon tren transaksi digital NFT tersebut demi kemajuan ekonomi masyarakat agar meningkat.
Baca Juga: Kecipratan Ghozali, NFT Lukisan Pelukis di Braga Bandung Juga Terjual dengan Harga WOW
Ia menegaskan agar seluruh masyarakat lebih bijak lagi menggunakannya, sehingga potensi jual beli digital di NFT tidak menimbulkan dampak yang negatif.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik serta perubahannya dan peraturan pelaksanaannya.
“Mewajibkan seluruh PSE untuk memastikan platformnya tidak digunakan untuk tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Pelanggaran terhadap kewajiban yang ada dapat dikenakan sanksi administrative termasuk di antaranya pemutusan akses platform bagi pengguna di Indonesia,” tulis Kominfo, dilansir prfmnews.id dari web kominfo, Minggu 16 Januari 2022.
Baca Juga: Pemprov Jabar Bantu Jual Lukisan Pelukis Jalanan Braga di NFT, Hasilnya Fantastis
Untuk itu, kepada seluruh masyarakat agar dapat menggunakan NFT ini dengan sebaik-baiknya.
Dengan demikian, diharapkan aplikasi jual beli digital NFT ini berdampak positif bagi kita khususnya seluruh masyarakat di Indonesia yang berkecimpung di dunia digital.
Maka, dengan adanya pengawasan dari pemerintah melalui Kementerian Komunikasi Infomasi dan informatika ini bertujuan agar tidak melanggar aturan yang berlaku atau hak kekayaan intelektual.
Baca Juga: Cegah Vandalisme, Kota Bandung akan Tambah CCTV di Beberapa Fasilitas Publik
Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Kementerian Kominfo akan mengambil tindakan tegas dengan melakukan koordinasi bersama Bappebti, Kepolisian, dan Kementerian/Lembaga lainnya.
Untuk melakukan tindakan hukum bagi para pengguna platform transaksi yang menggunakan NFT tersebut untuk melanggar hukum.***
