Network
PRFMNEWS - Polemik pengembangan Vaksin Nusantara terus bergulir. BPOM menjegalnya dengan tidak memberi izin uji klinis tahap 2.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena menduga Kepala BPOM Penny Lukito sengaja tidak ingin vaksin nusantara dapat dikembangkan di Indonesia.
Pasalnya vaksin Covid-19 gagasan mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto itu tak kunjung mendapat izin uji klinis tahap 2 dari BPOM. Padahal dalam rapat bersama DPR RI, Kepala BPOM berkomitmen akan mengeluarkan izin uji klinis fase 2.
Baca Juga: HOAKS Atau FAKTA : Vaksin Sinovac Diperuntukan Sebetulnya Untuk Ayam?
"Jadi kesimpulan teman-teman Komisi 9, memang Bu Penny pribadi ini, kayanya tidak punya political will untuk mendukung Vaksin Nusantara di negeri ini," ujar Melki sapaan akrabnya saat on air di Radio 107,5 PRFM News Channel, Kamis 15 April 2021.
Dugaan Komisi IX itu bukan tanpa sebab, Melki menegaskan pihaknya sudah berkali-kali menggelar rapat dengan BPOM, peneliti vaksin, dan pihak terkait lainnya.
Inti dari rapat tersebut adalah tidak ada alasan untuk tidak melanjutkan uji klinis Vaksin Nusantara ke tahap 2. Bahkan ia sudah memanggil dua ahli vaksin yang menyebut tidak ada masalah apa-apa untuk memulai uji klinis.
Baca Juga: Dirjen Dukcapil Komitmen Sukseskan Vaksinasi dan Penanganan Stunting Nasional
"Janji BPOM itu seminggu kemudian akan dikeluarkan, 17 Maret itu harusnya sudah keluar (izin uji klinis). Ternyata izin tidak keluar lalu muncul catatan baru yang menurut kami itu tidak dibahas dalam rapat, dengan berlindung di otoritas BPOM," paparnya.
Melki yang juga seorang apoteker itu sangat memahami segala persiapan untuk uji klinis fase 2 Vaksin Nusantar benar-benar siap.
Oleh karenanya, Komisi IX bersikukuh tetap akan melanjutkan uji klinis tahap 2.
Baca Juga: Komisi IX DPR Desak Menkes Siapkan Sistem Satu Data Vaksinasi
"Kami sih jalan terus, kami nggak mau mundur, rakyat suruh kita maju terus, kami tau juga yang menentang-menentang ini terkondisikan semua, jadi DPR dikesankan kami tidak mengerti aturan," ungkapnya.
"Bahkan banyak menteri itu secara diam-diam ngasih jempol karena DPR berani ambil langkah ini," tegasnya.***
