Network
PRFMNEWS - Komisi IX DPR RI mendesak pemerintah khususnya Kementerian Kesehatan segera membentuk sistem satu data vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat umum.
Pasalnya hal ini penting mengingat program vaksinasi yang menyasar masyarakat umum jumlahnya akan jauh lebih besar dibandingkan tahap 1 dan 2 yakni tenaga medis, pelayan publik, dan lansia.
"Sistem satu data vaksin seharusnya mulai dibangun dalam konteks aplikasi maupun perangkat dan sumber daya manusianya," ujar Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani saat on air di Radio 107,5 PRFM News Channel usai mengikuti rapat terkait penanganan pandemi Covid-19, Senin 15 Maret 2021.
Baca Juga: Emil Tegaskan Jabar Tidak Akan Gunakan Vaksin yang Kedaluwarsa
Pihaknya juga sudah menanyakan kepada Menkes Budi Gunadi Sadikin terkait database apa yang digunakan untuk vaksinasi bagi masyarakat umum. Menurut Budi, saat ini pihaknya menggunakan data pemilih yang berbasis di Dukcapil.
Netty menilai database tersebut belum bagus dan terlebih lagi masalah data kependudukan masih memiliki segudang persoalan yang bersengkarut.
"Ini perlu didorong terus agar masalah pendataan yang jadi sengkarut, karena ada double NIK, ada yang sudah meninggal tapi masih terdata. Satu data vaksin ini harus disiapkan ketika timeline vaksinasi udah diberikan kepada masyarakat," jelasnya.
Baca Juga: Soal Isu Jadi Presiden 3 Periode, Jokowi: Saya Tidak Minat
Baca Juga: Ahmad Nugraha: Perlu Simulasi Dahulu Sebelum Gelar Konser Musik atau Pagelaran
