Network
“Dibutuhkan regulasi yang memungkinkan koeksistensi antara media lama dan media baru yang sebenarnya saling membutuhkan,” ujarnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Presiden Jokowi menilai, di tengah perkembangan media sosial yang sangat masif dan cepat, diperlukan konvergensi dan level playing field yang adil.
“Sebagian aspirasi ini telah ditampung dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang saat ini, barusan terbit PP (peraturan pemerintah)-nya, yaitu PP tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran. Namun demikian, Pemerintah masih membuka diri terhadap aspirasi dari awak media,” ungkap Presiden.
Ditambahkan Jokowi, Undang-Undang Cipta Kerja juga mengatur tentang digitalisasi penyiaran. Ini perlu dioptimalkan oleh industri media.
Baca Juga: Kabar Terkini Banjir Indramayu : Kandanghaur dan Losarang Terdampak Paling Parah
Baca Juga: Jajan di Kantin hingga Staycation di Hotel, ShopeePay Hadirkan Cashback 30%
“Saya juga telah memperoleh laporan bahwa telah terbit permen (peraturan menteri) yang mengatur tata kelola penyelenggara sistem elektronik lingkup privat. Aturan ini mengatur keseimbangan antara perkembangan ekonomi digital dan kedaulatan data. Hal ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan konvergensi antara media konvensional dengan platform digital,” pungkasnya.
Puncak Peringatan HPN Tahun 2021 mengusung tema “Bangkit dari Pandemi, Jakarta Gerbang Pemulihan Ekonomi dengan Pers sebagai Akselerator Perubahan”.
Peringatan HPN 2021 ini juga diikuti oleh kurang lebih 5.000 peserta yang hadir secara virtual dari berbagai lokasi.***
