PRFMNEWS - Di tengah situasi ekonomi dunia yang sedang bergejolak, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan para menterinya membuat perhitungan teliti untuk menghadapi kondisi perekonomian pada 2023 sehingga krisis ekonomi maupun krisis pangan tidak sampai menjadi masalah sosial.
Hal tersebut disampaikan dalam pengantar Sidang Paripurna dengan agenda (1) Perkiraan Kondisi Perekonomian Tahun 2023, (2) Evaluasi Penanganan COVID-19 dan (3) Antisipasi Krisis Pangan dan Energi yang dihadiri Wakil Presiden Ma'ruf Amin, para menteri kabinet Indonesia Maju, dan sejumlah kepala lembaga tinggi negara.
"Saya ingin mengingatkan kembali yang berkaitan dengan konsumsi, peningkatan konsumsi, terutama yang berkaitan dengan belanja-belanja dari pemerintah, belanja APBN, belanja APBD, belanja BUMN harus diikuti, dikontrol agar bisa menaikkan konsumsi masyarakat," ujarnya, seperti yang dikutip PRFMNEWS dari ANTARA, Rabu 7 Desember 2022.
Baca Juga: Presiden Jokowi Tinjau Pembangunan Rumah Tahan Gempa di Cilaku Cianjur
"Sehingga yang namanya pembelian produk-produk dalam negeri itu wajib, tidak bisa ditawar lagi," lanjutnya.
"Dengan demikian, utamanya yang berkaitan dengan beras betul-betul hitung semuanya itu, betul-betul hitung-hitungannya tampak," tambah Presiden.
Jokowi juga menyampaikan agar para bawahannya jangan sampai membuat perhitungan yang keliru.
"Sehingga kita tidak menyiapkan 'reserve' cadangan pada suatu titik cadangan yang nanti (malah) kita habis, dilihat pedagang, dan akhirnya harga beras pasti akan naik. Ini 'supply' dan 'demand' pasti akan menyimpulkan itu," ungkap Presiden.
Baca Juga: Respon Menkumham Saat Fraksi PKS Mendadak Walk Out Saat Pengesahan RUU KUHP Jadi UU
Dengan memahami bahwa situasi dunia masih tidak baik-baik saja, maka Presiden meminta agar seluruh kebijakan terkait dengan hajat hidup orang banyak betul-betul dikalkulasi.
"Betul-betul dihitung. Kuncinya sekali lagi kolaborasi antara kementerian dan lembaga. Jangan terjebak pada ego sektoral. Lakukan konsolidasi data, konsolidasi 'policy' dan konsolidasi dari pelaksanaan implementasi," tambah Presiden.
Sedangkan terkait dengan strategi besar di tengah situasi ekonomi dunia yg sedang bergejolak, Presiden mengingatkan soal peningkatan konsumsi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
"Terutama yang berkaitan dengan belanja-belanja dari pemerintah, belanja APBN, belanja APBD, dan belanja BUMN harus diikuti dikontrol agar bisa menaikkan konsumsi masyarakat," ungkap Presiden.
Baca Juga: 9 Cara Hilangkan Bau Mulut Secara Alami, Dijelaskan dr Saddam Ismail
Selain itu, ia juga minta agar kementerian mulai belanja barang sejak awal tahun seperti yang biasa dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), katanya.
"Kemudian di awal-awal tahun ini biasanya yang memulai, yang mendahului pasti kementerian PU. Saya minta kementerian lain melakukan hal yg sama. Belanja modal, belanja sosial, segera direalisasikan di awal-awal tahun dan dikawal secara detail jangan terjebak pada rutinitas," jelas Presiden.***