Network
PRFMNEWS - Wakil Bupati (Wabup) Garut Helmi Budiman menanggapi kasus ratusan warga Desa Sukabakti, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut yang ditagih utang oleh PT Permodalan Nasional Madani (PNM) padahal mereka mengaku tidak pernah meminjam uang.
Wabup Helmi Budiman menyatakan pihaknya sudah bertemu dengan Kepala Polres Garut untuk mendapat penjelasan terkait kasus penagihan utang oleh PNM yang kini masih dalam penyelidikan.
"Saya sudah bertemu dengan Pak Kapolres. Sekarang masih dalam penyelidikan," kata Helmi Budiman, dikutip prfmnews.id dari ANTARA.
Baca Juga: Bupati Garut Ungkap Kejanggalan Penyetoran Pajak Hotel dan Restoran
Wabup Garut berharap kejadian pencatutan maupun kebocoran dokumen identitas diri masyarakat untuk peminjaman uang modal ke PNM tidak terjadi lagi di kemudian hari karena dampaknya merugikan kedua belah pihak.
Kasus tagihan utang dengan mencatut identitas ini, ujar dia, tentunya merugikan secara materi pihak PNM sebagai lembaga pembiayaan berstatus BUMN, dan masyarakat juga dirugikan karena tiba-tiba ditagih uang oleh petugas PNM.
"Cuman di sini yang dirugikan secara materi jelas PNM, tapi masyarakat juga dirugikan karena secara moril ditagih, secara immaterial mereka juga dirugikan," jelasnya.
Baca Juga: Tak Pernah Pinjam Uang, Ratusan Warga di Garut Ditagih Utang Rp2 Juta Per Orang oleh PT PNM
Helmi pun meminta kepolisian maupun lembaga terkait segera menuntaskan kasus pinjaman uang fiktif dari PNM ini, agar masyarakat Garut yang dicatut identitas mereka tidak dirugikan dan pelakunya ditangkap.
"Ya, saya minta diusut tuntas, jangan sampai terjadi lagi kejadian ini. Jangan sampai terulang, kan dampaknya banyak," ucap dia.
