Network
PRFMNEWS - Aturan terbaru terkait adanya pengecualian bagi WNA dan WNI tertentu yang tidak wajib karantina kesehatan saat masuk Indonesia dipermasalahkan masyarakat.
Pasalnya dalam SE Satgas Covid-19 Nomor 25 Tahun 2021 yang diperbaharui pada 14 Desember lalu memuat sejumlah kelompok perjalanan luar negeri yang mendapat pengecualian karantina.
Salahsatunya adalah WNA dengan kategori pejabat asing setingkat menteri dan orang terhormat.
Terkait ini, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pun angkat bicara. Ridwan Kamil menilai sebaiknya semua orang aturannya sama dan semuanya wajib karantina.
Sebab penularan virus Covid-19 tidak pilih-pilih manusia, semua orang pasti berpotensi tertular virus Corona.
Hal ini disampaikan Emil sapaan akrabnya saat merespons pertanyaan salah satu warganet di kolom komentar postingan instagramnya @ridwankamil.
Baca Juga: Bungkus Plastik Hitam Mencurigakan Ditemukan di Area Lapas Jelekong, Isinya Ganja hingga Laher Motor
"Pak bagaimana tanggapannya mengenai pejabat tak wajib karantina? bukankah pejabat atau sipil sama sama manusia? apakah Covid akan membedakan antara pejabat dengan masyarakat sipil?," tanya netizen.
Dalam hal ini, ia menjelaskan bahwa meski dirinya seorang pejabat daerah, tapi ketika pulang dari luar negeri tepatnya ketika menghadiri Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa 2021 di Skotlandia pada November lalu, dirinya tetap menjalani karantina setibanya di Tanah Air.
