Network
PRFMNEWS - Bupati Garut Rudy Gunawan mengungkapkan saat ini tingkat keterisian tempat tidur atau Bed occupancy Rate (BOR) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Slamet sudah menurun.
Dikutip dari laman resmi Pemerintah Kabupaten Garut, Rudy mengatakan saat ini BOR sudah di bawah 15 persen.
Ia mengatakan saat ini pasien Covid-19 di RSUD dr Slamet hanya berjumlah 90 pasien.
Baca Juga: 17 Bulan Berjibaku, Pemerintah Beri Penghargaan Bagi Para Garda Terdepan Covid
“Kami ini sekarang (BOR) itu dibawah 15 persen ya, jadi kami ini tetap masih menggunakan rumah sakit 500 ya dan beberapa rumah sakit itu kami sekarang kan 700, pasien kita sekarang hanya sekitar 90 orang lah,” kata Rudy di Kantor Badan Koordinasi Wilayah Garut, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut Senin 16 Agustus 2021.
Kasus terkonfirmasi positif Covid-19 pun saat ini menurutnya sudah berkurang drastis.
“Artinya bahwa yang terkonfirmasi dan mempunyai gejala berat itu sudah berkurang meskipun kita sekarang kan ke isoter tidak boleh lagi ada yang di rumah (melakukan isolasi) secara mandiri. Dan karena rumah sakit kosong, bisa dimasukkan ke rumah sakit tapi misalnya terjadi apa-apa,” sambungnya.
Meskipun begitu, hingga saat ini Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Kabupaten Garut masih berada pada PPKM level 3.
Baca Juga: Alhamdulillah! Hari Ini BOR Rumah Sakit di Jabar Tinggal 28 Persen
Rudy optimis, dengan berkurangnya kasus konfirmasi dan turunnya BOR rumah sakit, dapat menurunkan pula status PPKM ke level 2 atau level 1.
Di sisi lain, Rudy mengatakan pelaksanaan dan ketersediaan vaksin Covid-19 terbilang aman.
Sinergitas dan kerjasama dilakukan dengan beberapa pihak terus dilaksanakan untuk mencapai target sasaran vaksinasi.
Baca Juga: Tarif Tes PCR dan Rapid Test Antigen di Bandara Husein Sastranegara Turun Mulai Hari ini
Baca Juga: Kota Bandung Masih Level 4, Ini Daftar Lengkap Daerah di Jabar yang Terapkan PPKM Level 2, 3, dan 4
“Vaksin aman, vaksin kami mulai di drop dari yang dinas kesehatan, TNI dan Polri jadi perlu disampaikan bahwa kebijakan bapak presiden bahwa pelaksanaan vaksinasi itu tanggungjawabnya dibagi oleh tiga pihak. Oleh Dinas Kesehatan, oleh TNI, oleh Polri tetapi pelaksanaannya dilaksanakan di kabupaten secara bersinergi,” pungkasnya.***
