BANDUNG,(PRFM) - Di tengah pandemi corona di Indonesia buruh di Indonesia masih bekerja normal. Mereka tak bisa melakukan work from home (WFH) sebagaimana dilakukan pekerja lainnya.
Menurut Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Barat Roy Jinto, pemerintah hingga saat ini belum mengeluarkan kebijakan untuk meliburkan buruh di tengah pandemi corona.
Atas hal ini dirinya menyesalkan kondisi ini karena bagaimana pun kesehatan dan keselamatan buruh tetap harus diperhatikan, terlebih di kondisi seperti saat ini.
"Ini sangat riskan sekali di kondisi saat ini dimana lonjakan peningkatan pasien positif itu setiap hari melonjak," papar Roy saat on air di Radio PRFM 107,5 News Channel, Kamis (26/3/2020).
Baca Juga: Update 25 Maret 2020, Positif COVID-19 di Indonesia Jadi 790 Kasus
Dikatakan Roy, saat pasien positif covid-19 terus bertambah, dan juga angka warga yang meninggal lebih banyak dari yang sembuh memnbuat buruh kian resah. Terlebih para buruh kerap bekerja secara berbarengan di tempat mereka kerja.
"Bagaimanapun ketika seorang buruh di pabrik itu terpapar contohnya itu kan bisa mengakibatkan semua terkena karena bagaimana pun dalam kondisi bekerja mereka tidak bisa jaga jarak dengan yang lain," tegasnya.
Parahnya lagi, sambung Roy, rapid test yang dilakukan pemerintah masih diperuntukan untuk orang-orang tertentu. Tidak ada rapid test khusus bagi buruh yang mengakibatkan keresahan itu kian nyata bagi para buruh.
Baca Juga: Pangeran Charles Dinyatakan Positif Covid-19
"Kita setuju tenaga medis didahulukan untuk dokter lain sebagainya. Nah posisi buruh ini posisi yang sangat dilematis di sisi lain buruh ini penompang ekonomi tapi di sisi lain pemerintah tidak memberikan perhatian khusus terharap teman-teman buruh hanya cenderung membiarkan mereka bekerja di tengah corona ini," katanya.
Menurut Roy, Apa yang didapatkan buruh berbanding terbalik dengan apa yang didapatkan para ASN atau pekerja swasta lain yang bisa bekerja dari rumah atau work from home (WFH). Terlebih lagi, pekerjaan buruh yang banyak dilakukan secara massal di sebuah perusahaan harusnya mendapatkan perhatian di tengah pandemi ini.
Baca Juga: Warga Bandung Bisa Beli LPG Non Subsidi Via Call Center 135
"Ini sangat memprihatinkan dan juga mendesak pemerintah mengambil sikap dalam kondisi seperti ini jangan biarkan orang semakin banyak terpapar dan pemerintah akan semakin kewalahan jika ini masih terjadi. Jadi makanya kami mendesak pemerintah untuk meliburkan buruh," tukasnya.