Network
BANDUNG,(PRFM) - Presiden Joko Widodo memutuskan untuk melakukan tes massal covid-19 atau rapid test dibandingkan dengan memberlakukan kebijakan lockdown sebagai upaya penanganan pandemi corona di Indonesia. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menilai jika semua warga negara Indonesia berhak mengikuti rapid test ini.
"Semua warga tanpa kecuali itu berhak mendapatkan tes yang cepat atau rapid dan secara massal," ucap Usman saat on air di Radio PRFM 107,5 News Channel, Rabu (26/3/2020).
Menurut Usman, jika semua warga Indonesia dites, maka kemungkinan besar arah penyebaran virus corona tersebut bisa diketahui. Dan hal itu tentunya penting untuk menentukan langkah lanjutan dalam penanganannya.
Baca Juga: Presiden Minta Masyarakat Indonesia Mendoakan Almarhumah Ibundanya
"Kita perlu mendeteksi kemana sebenarnya persebaran virus ini dan menghentikan persebaran virus ini hanya bisa diketahui kalau ada rapid test tersebut. Nah dalam perspektif hak asasi manusia itu adalah kewajiban negara bukan hanya untuk menjamin hak atas kesehatan masyarakat tetapi juga bahkan hak hidup," jelasnya.
Namun demikian, sebagaimana diketahui, pemerintah memiliki alat tes yang terbatas. Maka dari itu, Usman meminta pemerintah memprioritaskan masyarkat yang paling membutuhkan.
Baca Juga: Olimpiade Tokyo Resmi Ditunda Karena Adanya Pandemi Corona
Adapun mereka yang prioritas melakukan rapid test ini, sebut Usman adalah mereka yang sangat rentan terpapar covid-19 seperti manula, warga yang memiliki riwayat penyakit berat seperti pneumonia, dan tentunya para tenaga dan pekerja medis.
"Jangan sampai niat baik ini tidak tepat sasaran atau bahkan diskriminatif," ucapnya.
