PRFMNEWS - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengusulkan pemerintah provinsi diberi kewenangan untuk mengelola distribusi vaksin bagi kabupaten/kota agar lebih tepat sasaran.
Sebab selama ini provinsi hanya sebagai penyalur stok vaksin dari pemerintah pusat kepada daerah. Sedangkan daftar alokasinya sudah ditetapkan pemerintah pusat.
"Daftar alokasi dari Kemenkes masih belum 100 persen akurat. Kami mengusulkan agar alokasi vaksin diserahkan kepada provinsi," ujar Emil sapaan akrabnya saat jumpa pers virtual, Rabu 4 Agustus 2021.
Baca Juga: Kota Bandung Paling Banyak Dapat Jatah Vaksin se-Jawa Barat
Ia membeberkan, provinsi menemukan kabupaten/kota yang berlebih dan sebaliknya ada yang kekurangan stok vaksin.
Emil punya analisis sendiri agar vaksinasi di daerah tepat sasaran. Jika ikut daftar alokasi Kemenkes, ada lima daerah yang dalam hitungan lima hari sudah habis. Setelah itu daerah tersebut tidak dapat jatah lagi. Sementara ada juga yang dikasih di satu bulan itu belum habis.
"Kalau sekarang kita ibaratnya hanya jadi ‘tukang pos’, menerima vaksin kemudian menyalurkan sesuai daftar alokasi (yang disusun pusat)," tuturnya.
Baca Juga: Jabar Butuh 15 Juta Dosis Vaksin per Bulan, Ridwan Kamil: Bisa Dipenuhi?
Baca Juga: Catat, Ini 10 Kriteria Ibu Hamil Boleh Disuntik Vaksin Covid-19
Maka dari itu pihaknya meminta kewenangan distribusi diserahkan ke provinsi. Pihaknya siap mengatur distribusi ke daerah berdasarkan kecepatan dan analisa evaluasi, termasuk provinsi bisa membagikan kepada pihak ketiga.
"Vaksinasi di wilayah aglomerasi didahulukan, maka artinya Bodebek dan Bandung Raya menerima jumlah vaksin lebih banyak sesuai teori penyebaran kasus, yaitu di mana kasus tinggi di situ akan diberikan vaksin yang lebih banyak," ungkapnya.***