Network
PRFMNEWS - Ketua DPRD Kota Bandung, Tedy Rusmawan mendesak Pemerintah Kota Bandung dalam hal ini Dinas Perhubungan untuk kembali menerapkan kebijakan ganjil genap di Kota Bandung. Hal ini seringin dengan kemacetan di Kota Bandung yang meningkat setelah pelonggaran kebijakan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat serta aktivitas anak-anak masuk dan pulang sekolah. Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera ini, kebijakan ganjil genap bisa mengurangi kemacetan.
"Saya mendorong Dinas Perhubungan Kota Bandung untuk berani menerapkan ganjil genap. Apalagi sekarang kondisinya sudah normal kembali. Contohnya saat tanggal 18 Juli 2022 saat anak-anak masuk sekolah. Bila ini tidak diantisipasi tentu kemacetan yang lebih parah akan ada didepan mata kita," ujarnya saat talkshow di Radio PRFM Bandung dalam program 'Opsi', Rabu, 20 Juli 2022.
Tedy mengatakan alasan kenapa program ganjil genap harus dijalankan karena kondisi kemacetan terpantau ada di 17 titik ruas jalan bahkan lebih diwaktu tertentu. Sementara itu, dari data yang ia terima, ada 1,7 juta unit kendaraan roda dua dan 500.000 unit kendaraan roda yang terdata di Kota Bandung. Jumlah ini, menurutnya belum termasuk jumlah pengendara dari luar Kota Bandung yang beraktivitas di ibu kota provinsi Jawa Barat itu.
"Sekarang jumlah dan mobilitas kendaraan di Kota Bandung sangat tinggi. Baik itu warga Kota Bandung itu sendiri ada sekira 2,2 juta kendaraan belum lagi dari wilayah lain. Saya catat ada sekira 17 titik kemacetan di Kota Bandung bahkan lebih bila sudah masuk waktu tertentu. Ini pun ditambah dengan tidak adanya penambahan ruas jalan yang signifikan,"tambah Tedy.
Untuk itu, ia meminta Pemerintah Kota Bandung untuk mengujicobakan kebijakan ganjil genap dimulai dari kendaraan pribadi roda empat. Namun, untuk kendaraan pribadi roda dua, taksi online, ojek online serta transportasi umum lainnya kebijakan ini tidak diberlakukan terlebih dahulu.
"Kita dorong Pemerintah Kota Bandung untuk berani melakukan penerapan ganjil genap. Diawali dengan ujicoba untuk mobil pribadi dulu. Sementara untuk sepeda motor pribadi, ojek online, taksi online dan transportasi publik lainnya tidak diberlakukan dulu. Semoga hal ini jadi ikhtiar kita dalam rangka mengurangi mobilitas kendaraan di Kota Bandung," tegas Tedy.
Baca Juga: Penemuan Mayat di Halte Bus Kemang, Tidak Ada Identitas
Selain itu, Tedy pun mendorong agar Dinas Perhubungan bersama Satlantas Polrestabes Bandung segera melakukan kajian mendalam terkait titik mana saja yang nanti akan merapatkan ganjil genap.
"Tentunya beberapa ruas jalan di Kota Bandung pasti harus dikaji dulu oleh Pemkot Bandung dan Polrestabes. Kalau saya lihat memang kepadatan arus kendaraan itu berasal dari timur dan wilayah selatan Bandung. Jadi nanti berdasarkan kajian apakah titik-titik tersebut akan diterapkan sistem ganjil-genap atau tidak," tambah Tedy.
