PRFMNEWS - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung telah membentukan Panitia Khusus (Pansus) sebagai persiapan pembahasan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).
Pembentukan Pansus untuk pembahasan tiga Raperda ini dilakukan di Ruang Rapat DPRD Kota Bandung, Kamis 1 April 2021 kemarin.
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Bandung, Achmad Nugraha dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19 ketat, dan dihadiri para anggota dewan baik secara langsung maupun melalui teleconference.
Baca Juga: Besok! Persib Bandung Latihan Bersama Lagi di Stadion GBLA
Baca Juga: Ada Truk Terguling, Jalan Raya Gentong Macet Panjang
Pembentukan tiga pansus tersebut sekaligus mengumumkan nama-nama ketua dan anggota pansus tersebut.
Pertama, Pansus 2 membahas Raperda Kota Bandung tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 3 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung tahun 2018-2023, dengan ketua Pansus oleh Iman Lestariyono, Wakil Ketua Heri Hermawan.
Anggota yaitu Khairullah, Salmiah Rambe, Maya Himawati, Isa Subagdja, Aries Supriyatna, Deavy Amukti Palapa, Rini Ayu Susanti, Yusuf Supardi, Yoel Yosaphat.
Kedua, Pansus 3 membahas Raperda Kota Bandung tentang pembubaran Perusahan Daerah Kebersihan Kota Bandung, dengan ketua Pansus oleh Riantono, Wakil Ketua Andri Rusmana, dengan anggota Iwan Hermawan, Agus Salim, Hasan Faozi, Nenden Sukaesih, Entang Suryaman, Uung Tanuwidjaya, Asep Mahyudin.
Ketiga, Pansus 4 membahas Raperda Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, dengan ketua Pansus oleh Ir. Juniarso Ridwan dan wakil ketua oleh Christian Julianto Budiman, dengan anggota yaitu Sandi Muharam, Siti Nurjanah, Asep Mulyadi, Muhammad Al Haddad, Rieke Suryaningsih, Wawan Mohamad Usman, Agus Gunawan, Asep Sudrajat, Dudy Himawan, Erwin.
Achmad Nugraha mengharapkan dengan dibentuknya Pansus 2, 3 dan 4, tugas membahas Raperda bisa berjalan dengan sebaik-baiknya.
“Selamat bertugas, semoga diberikan kesehatan, bimbingan oleh Allah, sehingga tugas bisa selesai dengan sebaik-baiknya,” ujar Achmad Nugraha.
Baca Juga: Pecah Rekor, Dalam Sehari Konfirmasi Virus Corona di India Tembus 103.558 Kasus
Baca Juga: Menteri PUPR Targetkan Tol Cisumdawu Rampung Akhir Tahun 2021, Semua Pihak Diminta Kerja Cepat
Rapat tersebut sekaligus penerimaan Jawaban Wali Kota Kota Bandung atas Pandangan Umum Fraksi terhadap 3 (tiga) buah Raperda yang berasal dari Propemperda tahun 2021 Caturwulan I, yang diserahkan Wali Kota Bandung Oded M Danial kepada pimpinan rapat paripurna secara tertulis.
Dalam jawaban wali kota atas pandangan umum fraksi itu, Oded berpendapat bahwa RPJMD perlu disusun secara prioritas dan rinci.
“RPJMD harus disusun dengan pola yang sama untuk tiap misi, juga untuk setiap program prioritas serta janji politik kepala daerah perlu dilengkapi dengan penjelasan lebih rinci dan terukur sehingga bisa tepat sasaran, efektif dan efisien, transparan dan akuntabel,” ujar Oded.
Dalam dokumen jawaban wali kota juga ditulis mengenai pembubaran PD Kebersihan perlu mengantisipasi adanya dampak internal dan eksternal yang mungkin terjadi.
Begitu pun dalam raperda Perizinan Berusaha, pemerintah harus berdasarkan pada prinsip kemudahan, kecermatan, ketepatan dan kepastian waktu, keadilan, kebermanfaatan, keberlanjutan yang berwawasan lingkungan, serta penguatan ekonomi daerah agar dapat meningkatkan ekosistem investasi.***