Network
PRFMNEWS - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membebaskan pemerintah daerah jika ingin membuat aturan sanksi bagi pesepeda yang melanggar lalu lintas, sebagai bentuk tindak lanjut Permenhub Nomor 59 Tahun 2020 tentang Keselamatan Pesepeda di Jalan.
PM 59 Tahun 2020 yang terdiri dari enam bab dan 20 pasal itu sudah berlaku sejak diundangkan pada 14 Agustus 2020. Namun memang di dalamnya tidak mengatur sanksi pidana, karena yang dapat membuat sanksi adalah pemerintah daerah.
"Di dalam PM Nomor 59 memang tidak diatur sanksi pidana karena menteri tidak boleh memberi sanksi pidana, kalau mau diterapkan sanksi itu di peraturan daerah," ujar Direktur Sarana Transportasi Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Pandu Yunianto saat on air di Radio 107,5 PRFM News Channel, Senin 19 Oktober 2020.
Baca Juga: Instran: Pesepeda yang Melanggar Harusnya Disanksi Seperti Pengendara Motor
Pandu berpendapat, sebaiknya memang tidak perlu mengatur sanksi bagi pesepeda, sebab cukup dengan diberikan edukasi keselamatan bersepeda di jalan raya. Namun apabila menurut pemerintah daerah setempat perlu adanya sanksi, maka pihaknya tidak melarang.
"Yang penting memberikan petunjuk teknis kepada pesepeda itu bagaimana bersepeda yang aman, kalau memang nantinya dirasa perlu monggo di masing-masing daerah," tambahnya.
Terkait evaluasi setelah dua bulan PM 59 Tahun 2020 ini berlaku, ia mengklaim antusiasme masyarakat untuk gemar bersepeda tinggi. Bahkan beberapa daerah di Indonesia sudah bersiap menyediakan fasilitas khusus sepeda seperti jalur dan tempat parkir khusus.
Kementerian Perhubungan katanya akan terus mendukung pemerintah setempat agar lebih giat lagi mendorong masyarakat menggunakan sepeda.
Baca Juga: Waspada Norovirus, Kasusnya Sudah Mulai Bermunculan di Indonesia
