Network
PRFMNEWS - Keterlibatan pelajar dalam aksi unjuk rasa penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja di beberapa daerah Indonesia direspon baik dan dinilai sebagai bentuk kesadaran terhadap kondisi bangsa. Namun disayangkan karena berujung kepada tindakan vandalisme dan kericuhan.
Guru Besar Psikologi Pendidikan dan Bimbingan UPI, Prof. Juntika Nurihsan mengatakan, pelajar seharusnya bisa menahan diri dan bertindak lebih positif, produktif serta tidak merusak fasilitas publik.
"Satu sisi kita bangga karena ada kesadaran, tapi di sisi lain kita prihatin karena anarksinya itu. Bagusnya kalau pendidikan itu membangun ke arah yg lebih positif, dengan cara positif, tidak merusak," ujar Juntika saat On Air di Radio 107,5 PRFM News Channel, Rabu 14 Oktober 2020.
"Modelling pendidikan politik yang baik itu yang belum ada, Indonesia kan negara Pancasila, musyawarah mufakat, tidak saling menjelekkan, menghancurkan, harusnya saling mendukung, jadi harus ada kepedulian untuk mendengar aspirasi dari semua komponen bangsa," tambahnya.
Baca Juga: Siap-siap, Gelombang 2 BLT Rp600 Ribu Bagi Pegawai Disalurkan November 2020
Disinggung seberapa penting pendidikan politik, menurutnya politik itu baik untuk membangun kesadaran sebagai warga negara untuk membangun negara dengan baik. Namun sayangnya, model pendidikan politik yang baik belum ada di Indonesia.
Pendidikan politik juga perlu didukung dengan kedewasaan berpikir, kematangan berperilaku yang perlu ditanamkan kepada seluruh komponen bangsa. Sehingga bukan hanya orang tua atau guru, tetapi para politisi juga harus memberi contoh baik.
