Kemudian pada poin keempat, Kepala Negara mengharapkan keputusan non-political representation dari Myanmar juga harus diberlakukan selain untuk AMM dan KTT.
“Kelima, engagement ASEAN dengan semua stakeholders Myanmar harus segera dilakukan. Karena hanya dengan membuka dialog dengan semua pihak, maka ASEAN akan dapat memfasilitasi dialog nasional yang dimandatkan oleh 5PC,” ucapnya.
Terakhir, menurut Presiden, untuk menghormati prinsip non-interference maka ASEAN tidak memberikan dukungan terhadap Pemilu yang tidak inklusif dan tidak dipersiapkan berdasar dialog nasional.
“Kita memiliki tanggung jawab kepada rakyat ASEAN dan dunia. Jika kita tidak bertindak tepat, maka kredibilitas dan relevansi ASEAN menjadi taruhannya,” tegasnya.
Baca Juga: 3 Provinsi Baru di Papua Resmi Punya Pj Gubernur, Dilantik Mendagri Hari ini
Di sela penyelenggaraan KTT ASEAN Kamboja ini, Jokowi juga mengutarakan terkait perhatian khusus Indonesia terhadap situasi Myanmar yang semakin buruk.
Dalam keterangannya kepada awak media, Presiden menyampaikan kekecewaannya atas tidak adanya progres yang signifikan dari implementasi 5PC oleh junta militer Myanmar.
“Indonesia sangat kecewa dengan situasi Myanmar yang semakin buruk, tidak adanya progres yang signifikan dari implementasi 5PC sekaligus kita tidak melihat adanya komitmen dari junta militer untuk mengimplementasikannya,” ujar Presiden Jokowi.
Menurut Kepala Negara, situasi di Myanmar tidak boleh mengganggu perjalanan dan kerja sama ASEAN.
Baca Juga: Banyak Perjalanan Kereta Api Lokal di Bandung Mengalami Keterlambatan, PT KAI Minta Maaf