Network
BANDUNG,(PRFM) - Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait perbedaan mudik dan pulang kampung menuai polemik di kalangan masyarakat. Pihak Istana mengatakan, Presiden membedakan makna mudik dan pulang kampung karena ada konteks yang berbeda.
Terlepas dari pro kontra hal tersebut, Pengamat Komunikasi Publik dari Universitas Pasundan (Unpas), Deden Ramdan menilai larangan mudik adalah kebijakan tepat guna memutus mata rantai penyebaran pandemi Covid-19.
Pasalnya, berdasarkan survei Litbang Kemenhub ada sekitar 24% dari total populasi survei yang bersikeras untuk mudik di Lebaran tahun ini.
"Hasil survei Litbang Kemenhub yang bersikeras untuk mudik ada sekitar 24%," kata Deden saat On Air di Radio PRFM 107.5 News Channel, Minggu (26/4/2020).
Baca Juga: Keluarga Miskin Perdesaan Terdampak Corona Bakal Terima BLT Desa
Deden mengatakan, transmisi di komunitas jika ada kegiatan mudik berpotensi rawan terjadi penularan. Beberapa survei kata dia menemukan bahwa warga yang pulang kampung dari Jabodetabek ke kampung halamannya ternyata membawa virus.
"Beberapa survei menunjukkan yang pulang dari Jabodetabek ke kampung halamannya ternyata membawa virus, jadi yang di daerah terpapar. Ini masud (larangan mudik) untuk memutus mata rantai Covid (corona)," kata Deden.
Baca Juga: Mudik Dilarang, Jasa Marga Sebut Volume Kendaraan Meninggalkan Jakarta Menurun
Kebijakan larangan mudik kata Deden mengoreksi dua peraturan sebelumnya.
Pertama, mengoreksi Permenhub Nomor 25 tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Mudik Idul Fitri 1441 Hijriyah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.
Kedua, mengoreksi larangan mudik untuk ASN, TNI, Polri, menjadi memutuskan larangan mudik untuk semua pihak.
Lebih lanjut ia pun meminta masyarakat bersama-sama memutus mata rantai penyebaran corona dengan tidak melakukan mudik pada Idul Fitri nanti.
"Kita melihat nyandak panyakit (membawa penyakit) sama saja memindahkan bencana, saya imbau agar saudara kita yang kekeuh mudik, untuk tidak mudik," katanya.***
