Network
BANDUNG, (PRFM) - Pemerintah berencana melakukan pemeriksaan cepat atau rapid test untuk menguji status individu tertular virus corona atau tidak. Anggota Komisi I DPR RI, Muhammad Farhan menyambut baik langkah pemerintah tersebut.
Menurutnya, rencana rapid test adalah langkah yang baik, meskipun ia menilai pengendalian krisis corona ini agak terlambat.
"Dalam pengendalian krisis ini kita agak terlambat, karena leading sector-nya mengalami masalah," kata dia saat On Air di Radio PRFM 107.5 News Channel, Kamis (19/3/2020).
Baca Juga: Ketua DPR Imbau Masyarakat Lakukan Pencegahan Mandiri Covid-19
Farhan mengapresiasi Presiden Jokowi yang mengeluarkan Kepres No.7 tahun 2020 yang menunjuk langsung Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai instansi yang mengkoordinir penanganan corona. BNPB pun menetapkan corona sebagai bencana nasional.
"Ini langkah baik dari pak Jokowi," kata dia.
Baca Juga: Corona, Masjid Agung Al-Ukhuwwah Batal Gelar Salat Jumat
Ia mengatakan, rapid test di Indonesia bakal dilakukan secara masif. Pasalnya, Indonesia akan mengimpor alat rapid test dari Cina sebanyak 500.000 buah. Selain itu sejumlah lembaga swasta juga akan mengimpor alat rapid test dari Australia.
"Kita akan melakukan metode rapid test yang sangat masif, harusnya sampelnya 4000 sampel per 1 juta penduduk, sehingga bisa tahu dengan lebih riil berapa sebetulnya angka penularan dan yang positif corona," tandasnya.***
