Ribuan Orang Sudah Desak Jokowi Berlakukan Lockdown di Indonesia

- 27 Juni 2021, 11:25 WIB
Presiden Indonesia, Joko Widodo
Presiden Indonesia, Joko Widodo /Dok Setkab.


PRFMNEWS - Ribuan orang melalui platform Lapor Covid mendesak Presiden Joko Widodo bertindak tegas dengan memberlakukan karantina wilayah atau lockdown di Indonesia.

Mereka menandatangi petisi online 'Surat Terbuka Desakan Penanganan Pandemi' yang ditujukan kepada Presiden Jokowi melalui link yang dibagikan oleh media sosial Lapor Covid @laporcovid. Dibuka sejak 18 Juni 2021, kini jumlah orang yang mendukung desakan mencapai 2.358 tanda tangan.

"Surat ini kami tulis mewakili suara dari beberapa kelompok masyarakat sipil yang menaruh perhatian sangat serius pada persoalan kesehatan publik," isi surat terbuka itu.

Baca Juga: Tegas ! Jokowi Tolak Usulan Lockdown, Kekeh Pertahankan PPKM Mikro

Lapor Covid mewakili masyarakat yang menandatangani petisi mengatakan, sangat kecewa dengan sikap dan perilaku jajaran pemerintah, khususnya anggota kabinet yang cenderung menyepelekan masuknya dan menyebarnya virus korona SARS-COV2 di masyarakat Indonesia.

Hal tersebut terlihat dengan jelas dari tingkat pengetesan dan pelacakan kasus yang sangat rendah. Akibatnya, Indonesia menjadi salah satu negara dengan tingkat mortalitas dan morbiditas yang tertinggi di dunia dan dengan jumlah kasus yang paling tinggi di Asia Tenggara.

Mereka menilai Pemerintah saat ini masih cenderung lamban dalam bergerak untuk mengantisipasi laju penularan yang semakin cepat akibat keberadaan berbagai varian baru virus corona yang berasal dari negara lain.

Baca Juga: Muncul Usulan Lockdown Jawa-Bali, Emil: dari Jabar Anggaran Sudah Tidak Ada

"Salah satunya adalah Varian Delta yang pertama kali ditemukan di India dan saat ini dengan cepat menulari ratusan, bahkan ribuan orang di berbagai wilayah Indonesia, terlebih di Jawa dan Madura," tambahnya.

Kepada Jokowi, mereka mengingatkan pemerintah bahwa sangat pentingnya penanganan pandemi. Menurutnya, sekarang bukan waktunya memikirkan ekonomi, bukan waktunya memikirkan investasi, atau pun waktunya memikirkan infrastruktur.

Halaman:

Editor: Rizky Perdana


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x