Network
Baca Juga: Fadli Zon Menduga Ada Kelalaian Admin Soal Nge-Like Akun Pornografi di Twitter
"Yang penting kepala daerah, Satgas, BNPB, BPBD kabupaten kota harus jujur bersama satgas membuka data apa adanya," tegasnya.
Ia juga menyarankan, selain empat kriteria yang digunakan pemerintah dalam menetapkan daerah PSBB, perlu ada kriteria lain.
Kriteria yang dimaksud adalah jika suatu daerah tenaga kesehatannya sudah banyak yang terpapar Covid-19 maka semestinya juga diberlaklukan PSBB.
Baca Juga: Pemkot Bandung Tunggu Kebijakan Pusat Terkait PSBB Jawa-Bali
"Kami melihat salah satu parameter di luar empat itu adalah apabila di daerah tersebut tenaga kesehatan di RS, puskesmas, klinik, ternyata banyak yang terpapar itu mestinya PSBB," ungkapnya.
Hal ini dikarenakan jika tidak PSBB maka tenaga kesehatan akan kewalahan, sehingga diperlukan kerjasama dari masyarakat untuk diam di rumah dan tidak kemana-mana.
"Karena kalau banyak nakes kena, itu kasihan mereka, dan membuat urusan layanan kesehatan covid non covid lumpuh, kan bisa lihat dimana-mana puskesmas tutup, RS tutup, karena tenaga kesehatannya kena, nah ini tidak boleh lagi terjadi," pungkasnya.***
