Network
PRFMNEWS - Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Melkiades Lakalena mendukung penuh keputusan pemerintah pusat menerapakan PSBB di Pulau Jawa-Bali mulai 11 - 25 Januari 2021.
Namun, Melkiades menyoroti perbedaan data penanganan Covid-19 daerah yang berbeda dengan pusat. Sebab masih ada daerah yang belum jujur atau terbuka membeberkan data sebenarnya.
Sebab jika data real penanganan Covid-19 daerah dibuka dan disampaikan ke pemerintah pusat, maka akan lebih banyak lagi daerah yang diminta menerapkan PSBB kali ini.
Baca Juga: Epidemiolog Sebut Tidak Ada Gunanya Jika PSBB Jawa-Bali Tidak Total Semua Daerah
"Ini bukan hanya Jawa-Bali saja saya kira, kalau kita cermati semuanya kalau semua data keluar dari seluruh Indonesia itu banyak daerah yang memenuhi kriteria ini," ujar Melkiades saat on air di Radio 107,5 PRFM News Channel, Kamis 7 Januari 2021.
Maka dari itu ia meminta setiap kepala daerah, satgas, BPBD dan pihak terkait di daerah harus jujur dan berani membuka data penanganan Covid-19 kepada pemerintah pusat.
Pasalnya selama ini yang kerap menjadi persoalan adalah data di daerah dan pusat tidak tersinkronisasi.
Baca Juga: Pemerintah Tetapkan PSBB di Jawa-Bali Mulai 11 Januari 2021, Berlaku di Semua Provinsi
