PRFMNEWS - Di tengah penerapan adaptasi kebiasaan baru (AKB), bersepeda menjadi sebuah tren. Di beberapa daerah, penjualan sepeda dilaporkan meningkat. Bahkan, beberapa toko terpaksa menaikan harga karena keterbatasan stok sepeda.
Di tengah menggeliatnya bersepeda di Indonesia, beredar kabar jika pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan menetapkan kembali pajak sepeda. Bahkan, kabar ini menjadi viral diperbincangkan banyak orang.
Terkait hal itu, Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengatakan, bahwa informasi terkait akan adanya pajak sepeda adalah kabar yang tidak benar. Dia menyebutkan, Kemenhub bukan sedang menyiapkan regulasi pajak sepeda, melainkan sedang menyiapkan regulasi yang mendukung keselamatan pesepeda.
Baca Juga: Bupati Bandung Sambut Baik Kehadiran Thee Matic Mall Majalaya
“Tidak benar Kemenhub sedang menyiapkan regulasi terkait pajak sepeda. Yang benar adalah kami sedang menyiapkan regulasi untuk mendukung keselamatan para pesepeda. Hal ini juga untuk menyikapi maraknya penggunaan sepeda sebagai sarana transportasi oleh masyarakat,” kata Adita dalam keterangan persnya yang diterima prfmnews.id.
Lebih lanjut Adita menyampaikan, regulasi ini akan mengatur dari sisi keselamatan para pesepeda.
“Dalam masa transisi adaptasi kebiasaan baru memang ada peningkatan jumlah pesepeda terutama di kota-kota besar seperti Jakarta. Oleh karenanya regulasi ini nanti akan mengatur hal-hal seperti alat pemantul cahaya bagi para pesepeda, jalur sepeda serta penggunaan alat keselamatan lainnya oleh pesepeda,” katanya.
Baca Juga: Meski di Tengah Pandemi, KPU Indramayu Pastikan Kesiapannya Gelar Pilkada
Adita juga menyampaikan bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sepeda di kategorikan sebagai kendaran tidak bermotor oleh karenanya pengaturannya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Baca Juga: Kota Sukabumi Berstatus Zona Hijau, Wali Kota: Ingat, Perjuangan Belum Selesai!
“Pada prinsipnya kami sangat setuju adanya aturan penggunaan sepeda mengingat animo masyarakat yang sangat tinggi harus dibarengi dengan perlindungan terhadap keselamatan pesepeda. Kami akan mendorong pemerintah daerah untuk mengatur penggunaan sepeda ini minimal dengan menyiapkan infrastruktur jalan maupun ketentuan lain yang mengatur khusus para peseda ini di wilayahnya masing-masing,” pungkasnya.