BANDUNG, (PRFM) – Koordinator komunitas Peduli Pendidikan Jabar, Irianto meminta pemerintah untuk tidak terburu-buru membuka kembali kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah. Hal itu menanggapi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang berencana akan kembali membuka KBM di sekolah pada Juli 2020 mendatang.
Menurutnya, sektor pendidikan adalah bagian penting Indonesia di masa mendatang. Karenanya keputusan yang dikeluarkan nanti harus dipikirkan secara matang dan betul-betul diperhitungkan.
“Jangan buru-buru memutuskan itu (membuka kembali sektor pendidikan-red), kalau pun misalnya new normal pendidikan tadi, maka ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dan dilakukan terlebih dahulu oleh pemerintah,” kata Irianto saat on air di Radio PRFM 107,5 News Channel, Jumat (29/5/2020).
Baca Juga: Bukan Lewat Buzzer dan Intimidasi, AMSI Desak Sengketa Pemberitaan Diselesaikan Melalui Dewan Pers
Irianto menambahkan, ketimbang membukan kembali KBM di sekolah, lebih baik mengembangkan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Pasalnya, PJJ tersebut dirasa lebih berguna pada masa depan.
“Lebih bagus menguatkan pembelajaran jarak jauh yang dilakukan sekarang. Ini pasti akan lebih berkembang dibanding tatap muka, cepat atau lambat ini digunakan sebagai alternatif pendidikan,” jelasnya.
Pemerintah pun diminta untuk mengundang para ahli dari segala lini terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk kembali membuka KBM di sekolah.
Baca Juga: PSBB Jabar Diperpanjang
“Undang para ahli terlebih dahulu. Antara lain ahli pendidikan, ahli kesehatan, ahli sosial kemasyarakatan, itu perlu duduk bersama,” ungkapnya.
Ia menyebut belakangan ini informasi yang diterima masyarakat masih belum terpusat. Sehingga membuat adanya kebingunan dan ketidakseragaman di masyarakat.
“Sekarang dalam kondisi seperti ini kan banyak orang yang ‘ahli’, bukan ulama, bukan ustad belajar dari agama memberikan fatwa. Bukan ahli kesehatan atau dokter, memberikan petunjuk kesehatan. Jadi pemerintah jangan keliru,” papar Irianto.
Baca Juga: Polres Cimahi: Pelaku Usaha Pariwisata di Cimahi Terima Bansos Tahap Dua dari Kemenparekraf
Selain itu, Kemendikbud harus mendata sekolah di setiap daerah di Indonesia. Pasalnya, kondisi fasilitas dan sumber daya yang dimiliki setiap sekolah di Indonesia berbeda-beda.
“Pemerintah mengumpulkan data sebanyak-banyaknya soal data sekolah di berbagai daerah. Karena sekolah Indonesia itu beragam, bukan hanya Jakarta. Indonesia itu lebih banyak di desa, sekolahnya lebih banyak belum ada fasilitas,” kata dia.
Baca Juga: RESMI! Premier League Bakal Lanjutkan Musim 2019/2020
Sekolah pun, lanjut Irianto, jika pada akhirnya dibuka kembali harus siap menerapkan protokol kesehatan sesuai anjuran WHO.
“Harus sekolah itu siap dengan protokol kesehatan sesuai yang digariskan WHO. Jangan begitu dibuka, anak-anak tidak siap dengan protokol seperti itu. Sekolah itu padat, timbul kerumunan baru, takutnya timbul klaster baru,” tandasnya.