PRFMNEWS - Pengamat Komunikasi Publik dari Universitas Pasundan (Unpas), Deden Ramdan menilai wacana karantina wilayah terbatas adalah sebuah upaya trial and error dari pemerintah.
Pasalnya, semua pemerintah di belahan dunia mana pun pada awal terjadi pandemi tidak ada yang benar-benar siap, maka dari itu wajar jika kebijakan yang dibuat pemerintah di Indonesia pun coba-coba.
Ia memahami kebijakan yang dibuat tidak sepenuhnya efektif, karena tantangan soal menyebarnya virus Corona ini juga semakin cepat.
Baca Juga: Presiden Jokowi Buka Opsi Karantina Wilayah Terbatas
Baca Juga: KABAR BAIK, Kemenkop UKM Usulkan BLT UMKM Rp2,4 Juta Dilanjutkan Tahun Ini
"Trial and error, ya ada yang tidak efektif sesuai target, ini terjadi selain problem disiplin, dan virus ini berkembang biak, belum lagi ada second wave," ujar Deden saat on air di Radio 107,5 PRFM News Channel, Jumat 29 Januari 2021.
Pemerintah juga dinilai hingga saat ini masih mencari format kebijakan yang tepat dan efektif. Meski dalam pelaksanaannya banyak dikritik, hal ini tidak masalah karena berbarengan juga dengan koreksi yang dilakukan lewat monitoring dan evaluasi di lapangan.
Satu hal yang menjadi penekanan Deden yakni mempermanenkan sebuah kebijakan di tengah situasi yang tak terduga ini sulit dilakukan.
"Mempermanenkan sebuah kebijakan di tengah situasi unpredictable ini susah," imbuhnya.
Baca Juga: Viral Surat Teguran Kepada YouTuber, Eiger Akhirnya Minta Maaf
"Karena dalam perspektif kebijakan publik ada yang disebut dengan kebijakan yang secara berlangsung tapi pada saat sama ada koreksi hasil dari monitoring dan evaluasi di lapangan," ucapnya.
Oleh karena itu, wacana meberlakukan karantina wilayah terbatas adalah opsi yang pas untuk saat ini ketika angka kasus Corona di Indonesia menembus 1 juta.
Lantas apa yang harus dilakukan agar masyarakat percaya dengan kebijakan pemerintah? Deden menjawab, kuncinya adalah komunikasi yang dilakukan secara masif dan terstruktur.
Baca Juga: PSBB Proporsional Kota Bandung Dilanjut, Buka Tutup Jalan Akan Diperluas
Baca Juga: Pemkot Bandung Tegaskan Tak Ada Jenazah Covid-19 yang Ditelantarkan di TPU Cikadut
Informasi kepada publik harus terus menerus disampaikan. Pasalnya hingga sekarang masih ada masyarakat yang tidak percaya Corona itu ada, belum lagi konspirasi-konspirasi yang mencuat.
"Lalu ada juga residual hasil Pilpres, yaitu ada yang bilang apa yang disampaikan Jokowi itu omong kosong dan sebagainya, lalu ada yang menolak vaksin karena berbagai hal, padahal itu yang paling signifikan untuk mencegah pandemi ini," ungkapnya.***