Network
Disinggung bagaimana jika ada usulan penambahan KPM, Daud mengatakan Pemprov Jabar tentu akan melakukan verifikasi dan validasi yang diawasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Pada bansos tahap 3 saja yang mengalami kenaikan menjadi 1,9 juta KPM memerlukan waktu cukup lama untuk verifikasi dan validasi.
"Untuk verifikasi dan validasi tahap 3 aja lama, kalau usulan mah banyak lewat Pikobar dan lain-lain, tapi kita tetap lakukan verifikasi dan validasi," pungkasnya.
Sebelumnya Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengungkapkan, bansos tahap 4 kebetulan bertepatan dengan pekan pencoblosan sehingga pihaknya memutuskan untuk menunda penyalurannya untuk menghindari politik pemanfaatan, citra atau apapun yang dikaitkan dengan bansos yang datang dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Selain itu, kebijakan penundaan distribusi bansos pun berkaitan dengan kekhawatiran masyarakat mengenai penyebaran Covid-19 karena ada potensi kerumunan saat proses pemberian bansos tunai dilaksanakan.***
