Network
PRFMNEWS - Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengevaluasi penerapan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru atau PPDB untuk tingkat SMP karena masih ditemui kecurangan.
Menurut dia, penggunaan sistem zonasi pada PPDB memunculkan manipulasi data kependudukan dan identitas anak pada kartu keluarga atau KK agar diterima di sekolah tertentu.
"Nanti nama-nama pendaftar, yang terbukti tidak ditemukan namanya di lapangan, di domisili yang didaftarkan, maka nama itu akan dikeluarkan. Sekali lagi, nama itu akan dikeluarkan dari pendaftaran PPDB. Otomatis, nama yang di bawahnya akan naik ke atas," kata Wali Kota Bogor Bima Arya di Balai Kota Bogor dikutip dari ANTARA.
Baca Juga: Bima Arya Segera Resmikan Wajah Baru Sentra Kuliner dan UMKM Bogor
Menurut Bima, berdasarkan pengecekan fakta di lapangan, dunia pendidikan belum siap untuk menerapkan sistem zonasi karena masih terdapat peluang-peluang kecurangan, di antaranya masalah sistem kependudukan dan infrastruktur.
Bima Arya menyebutkan, tim khusus melaporkan bahwa ada 913 KK pendaftar yang memiliki indikasi bermasalah dan saat ini sudah dilakukan verifikasi faktual di lapangan sejumlah 763 KK, sementara sekitar ada 150 KK lagi masih dalam proses.
Dari angka itu, sejauh ini 414 sesuai dan 155 itu tidak sesuai. Artinya tidak ditemukan nama yang bersangkutan di lokasi yang didatangi sebanyak 155 identitas anak.
"Nah ini tentu akan terus kita lanjutkan sampai hari terakhir, sampai hari Selasa, jadi masih ada dua hari ke depan untuk melanjutkan ini," ujarnya.
