Network
PRFMNEWS - DPRD Jawa Barat mendorong percepatan pembangunan SMA atau SMK negeri di setiap kecamatan di Jabar, karena masih banyak kecamatan di Jabar yang belum memiliki SMA atau SMK negeri.
“Kebutuhan SMA atau SMK negeri di Jabar itu tinggi, banyak masyarakat yang ingin memasukkan anaknya ke sekolah negeri (SMA/SMK). Tapi masalahnya SMA atau SMK negeri di Jabar belum tersebar banyak (merata di setiap kecamatan),” kata Anggota DPRD Jawa Barat H. Sugianto Nangolah.
Oleh sebab itu, DPRD Jawa Barat mendorong percepatan pembangunan SMA atau SMK negeri per kecamatan. Dari kurang lebih 627 kecamatan, masih ada sekitar 130 kecamatan di Jabar yang belum memiliki SMA atau SMK negeri, dan ini menjadi masalah.
Baca Juga: PPDB Jabar Tingkat SMA, SMK, dan SLB Tahap 2 Dibuka per 26 Juni 2023
“Kita (DPRD Jawa Barat) sedang fokus bagaimana caranya agar di Jabar ini SMA/SMK negerinya bisa menyebar secara merata. Setiap kecamatan harus ada 1 SMA atau SMK negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” tegas dia.
Lantas bagaimana dengan dampaknya terhadap sekolah swasta yang disebut-sebut bakal mematikan sekolah swasta saat penambahan jumlah SMA atau SMK tambah Sugianto Nangolah, pihaknya tak menafikan hal tersebut.
Namun kembali lagi, pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah bukan swasta. Sehingga sudah seharusnya pemerintah daerah memberikan layanan pendidikan yang sudah menjadi hak masyarakat. Hal ini sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 Pasal 31.
Baca Juga: Disdik Pastikan PPDB 2023 di Kota Bandung Berjalan dengan Lancar dan Tertib
“Iya itu dia, sekolah swasta pasti akan berdampak. Tapi ini kan kewajiban pemerintah, dan ini tertulis dalam UUD 1945 Pasal 31,” tambah dia.
