Network
Sejumlah program yang diapresiasi publik, seperti perbaikan jalan tanpa APBD justru berasal dari masyarakat melalui aspirasi dewan. Dani juga disebut tidak menorehkan banyak prestasi.
"Jadi kami di dewan menilai, lebih baik Gubernur Jawa Barat mempertimbangkan usulan murni dari masyarakat Bekasi daripada memaksakan memperpanjang seorang Dani Ramdan yang mendapat penolakan dan memiliki resistensi di masyarakat," ungkapnya.
Keputusan Tetap di Kemendagri
Sementara itu, Pengamat Politik dari Unpad, Firman Manan menyebut, aturan dalam undang-undang menyatakan bahwa jabatan PJ hanya satu tahun dan dapat diperpanjang.
Namun walau ada usulan penggantian Pj, keputusan akhir tetap ada di Kemendagri.
"Jadi belum tentu juga yang diusulkan oleh daerah itu, itu yang kemudian yang diambil," kata Firman, Selasa 4 April 2023.
Jika melihat situasi saat ini, Firman menilai ada relasi yang kurang baik antara Dani Ramdan dengan DPRD Bekasi.
"Sementara ini tidak, mengusulkan nama lain, artinya tidak mengusulkan lagi Pak Dani Ramdan. Artinya ada problem," ujar Firman.
Menurut Firman, masalah tersebut adalah tantangan bagi Dani. Pada dasarnya, seorang Pj memang harus memiliki kemampuan mengelola komunikasi dengan kekuatan-kekuatan politik yang ada di daerah. Dalam hal ini, representasinya ada pada DPRD.
Terlebih, imbuh Firman, Pj tidak memiliki legitimasi politik. Lain halnya dengan kepala daerah atau wakil kepala daerah yang dipilih langsung.
