Network
BANDUNG,(PRFM) - Untuk membantu anggaran penanggulangan pandemi COVID-19 di Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana memotong gaji gubernur, wakil gubernur dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jawa Barat selama 4 bulan ke depan.
Baca Juga: Tim Pelatih Tetap Jalin Komunikasi untuk Pantau Kebugaran Pemain Persib
Ketua Fraksi PKS DPRD Jabar sekaligus Ketua DPW PKS Jabar, Haru Suandharu meminta penambahan anggaran penanganan COVID-19 dari pemotongan gaji gubernur, wakil gubernur dan ASN harus dibarengi dengan hal-hal lain agar anggaran tersebut tidak sia-sia.
View this post on Instagram
Pertama, pemerintah diminta untuk gencar memastikan social distancing harus berhasil.
"Karena kalau tidak ada social distancing tidak ada physical distancing kata WHO terakhir, ini virus corona akan menyebar tanpa bisa dikendalikan, dan dampaknya akan sangat mengerikan dan fakta-fakta itu sudah sangat nampak terlihat," ucap Haru saat on air di Radio PRFM 107,5 News Channel, Senin (31/3/2020).
Jika warga tidak memahami social distancing, sambung Haru, warga akan tetap mudik meski ada larangan. Jika warga tetap mudik maka potensi penyebaran virus corona ini tentu semakin mengkhawatirkan.
Baca Juga: Petugas Gabungan Lakukan Sterilisasi di Wilayah Perbatasan Sukabumi, Antisipasi COVID-19
"Hari ini walaupun pak gubernur pengin dengan 20 ribu rapid test itu bisa memetakan (penyebaran COVID-19) saya kira tidak akan bisa memetakan jadi penyebarannya sangat luas tidak bisa dikendalikanm tidak bisa diukur. Jadi kami sampaikan kepada pak gubernur saat itu dalam rapat bahwa ini social distancing harus dilaksanakan, kalau tidak akan berat. Bahkan kalau perlu karantina wilayah," tegasnya.
Kedua, Haru meminta anggaran tersebut harus difokuskan pada pengedaan alat pelindung diri (APD) bagi tenaga medis yang berinteraksi langsung dengan pasien COVID-19. Setiap tenaga medis harus mendapat perlindungan agar tak mudah terpapar COVID-19.
Baca Juga: Hingga Selasa Pagi ini, Beberapa Titik di Bandung Masih Banjir
Dan ketiga, anggaran ini harus dianggarkan untuk keluarga yang terdampak dari social distancing ini. Dan harus jelas pula mekanismenya agar tepat sasaran.
"Yang ketiga adalah menyelesaikan dampak sosial ekonomi yang terdampak dari social distancing," tegasnya.
