Network
BANDUNG,(PRFM) - Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, bahwa keputusan karantina wilayah sepenuhnya adalah kewenangan pemerintah pusat.
Hal ini dikatakannya menanggapi sejumlah kepala daerah yang berencana memberlakukan karantina wilayah untuk menekan penyebaran COVID-19.
"Jika kabupaten/kota ingin mengadakan karantina wilayah, itu tetap sesuai aturan harus ada izin dari presiden," kata Uu saat On Air di Radio PRFM 107.5 News Channel, Senin (30/3/2020).
Baca Juga: Hujan Deras, Beberapa Wilayah di Bandung Terendam Banjir
Uu mengatakan, kewenangan kabupaten/kota memberlakukan karantina wilayah hanya sebatas dilingkup desa atau kelurahan. Jika ingin melakukan karantina wilayah tingkat desa, pemerintah kabupaten/kota bisa menyampaikan kepada Pemprov Jabar.
"Nanti kami (Pemprov Jabar) akan memberikan rekomendasi (terkait karantina wilayah tingkat desa)," kata Uu.
Uu mengatakan, sebelumnya pihaknya sudah menggelar rapat terbatas bersama Kapolda Jabar, Pangdam III/Siliwangi, dan Muspida lainnya. Dalam rapat tersebut diputuskan bahwa Jawa Barat membentuk Gugus Tugas Penanganan COVID-19. Gugus Tugas tersebut dikomandoi langsung oleh Gubernur Jabar Ridwan Kamil.
Baca Juga: Karantina Wilayah Bisa Diberlakukan di Daerah Episentrum Corona
"Ada beberapa tupoksi Gugus Tugas ini, didalamnya ada beberapa divisi yang bertugas menangani corona," kata Uu.
Dengan dibentuknya Gugus Tugas COVID-19, Uu melanjutkan, penanganan penyebaran corona di Jabar bakal lebih terkoordinir.
"Kita juga sudah bahas mengenai karantina, teknis karantina, ini akan dikuatkan dengan teknis yang detail," kata Uu.***
