Network
PRFMNEWS - DPRD meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat.
Selain untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat terkait laboratorium klinik, keberadaannya pun sangat diperlukan untuk uji sampel virus korona mengingat saat ini masih terjadi pandemi.
Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya mengatakan, saat ini keberadaan Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat sangat diperlukan untuk menguji sampel covid-19.
Baca Juga: Muscab PKB Kabupaten Bandung : Cucun Berkali-kali Sebut Nama Dadang Supriatna
Baca Juga: Tanggapi Longsor Desa Sukajadi Soreang, Dadang Supriatna Usulkan Betonisasi
"Jawa Barat memerlukan uji sampel covid-19 yang banyak dan berkelanjutan. Penduduk Jawa Barat paling banyak, wilayahnya luas," kata dia.
Namun, Hadi mengakui Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat belum maksimal dalam melayani hal itu mengingat adanya keterbatasan anggaran dan mobile laboratorium.
"Karena masih tergantung dari dana APBD," katanya.
Idealnya, lanjut Hadi, Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat. turun langsung ke masyarakat untuk menguji sampel covid-19 untuk membantu meminimalisasi penyebaran virus corona.
"Misalnya Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat melakukan pengetesan secara mobile dengan langsung turun ke pemukiman warga," katanya.
Saat ini, Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat sudah memiliki peralatan yang mutakhir serta didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga harus dimaksimalkan keberadaannya.
Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat sudah melayani laboratorium klinik untuk perseorangan yang bermanfaat untuk pencegahan, penegakkan diagnosis, dan terapi.
Baca Juga: Tanggapi Longsor Desa Sukajadi Soreang, Dadang Supriatna Usulkan Betonisasi
Baca Juga: CEK FAKTA : Starbucks Indonesia Bagi-bagi 10 Ribu Paket Hadiah untuk Pelanggan?
"Jadi masyarakat yang akan cek gula darah, kolesterol, hematologi, urinalis, faeces, mikrobiologi klinik dan lainnya, sudah bisa ke Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat," katanya.
Selain itu, Hadi menyebut Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat pun sudah melayani laboratorium kesehatan untuk menunjang pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat.
"Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat bisa untuk uji kimia lingkungan seperti untuk mengetahui kebersihan air (air minum, limbah, dll) dan udara," katanya.
Tak hanya itu, dia juga menyebut laboratorium pelat merah inipun melayani uji makanan dan minuman seperti untuk mengetahui adanya kandungan formalin, boraks, lemak, racun, dan lainnya.
"Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Baratjuga merupakan penyelenggara uji profisiensi bagi laboratorium lain. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas laboratorium-laboratorium yang ada," kata dia.
Dalam melayani berbagai laboratorium tersebut, menurutnya Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat sudah mengantongi akreditasi seperti SNI ISO/IEC17025 : 2017 sebagai laboratorium penguji SNI.
Oleh karena itu, Hadi meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat meningkatkan kapasitas dan kualitas Labkesda agar semakin banyak masyarakat yang merasakannya.
Salah satu caranya dengan menaikkan status dari UPTD menjadi BLUD (badan layanan umum daerah).
"Kami mendorong agar Pak Gubernur, Pak Sekda segera memproses peningkatan status Labkesda menjadi BLUD," ujarnya.
Dengan menaikkan status, menurut Hadi, Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat memiliki keleluasaan dalam meningkatkan layanan termasuk ketika komersialisasi. Keberadaannya pun akan mandiri karena tidak lagi menginduk kepada dinas kesehatan.
"Karena dengan BLUD, itu jadi setengah BUMD," katanya. Jika sudah berstatus BLUD, menurutnya Labkesda tidak lagi memerlukan biaya APBD sehingga mampu mengurangi beban keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
"Makanya harus di-BLUD-kan. Agar mampu meningkatkan layanan ke masyarakat, tapi di sisi bisa mengurangi beban keuangan negara," katanya.
Baca Juga: Laka Lantas Tunggal, Avanza Terguling di Tol Pasir Koja
Baca Juga: Kebugaran Nick Kuipers Terjaga, Tak Pernah Bikin Pelatih Persib Kecewa
Lebih lanjut, Hadi optimistis dengan operasional Labkesda jika di-BLUD-kan. Salah satunya mengingat jumlah penduduk Jawa Barat yang banyak sehingga akan menjadi pasar potensial.
"Misalnya untuk tes kesehatan PNS di Jawa Barat saja, kan jumlahnya banyak. Belum dari yang lainnya," ujar dia.
Meski begitu, dia memastikan Labkesda tidak akan menerapkan biaya tinggi seperti laboratorium swasta yang ada saat ini.
"Bisa lebih bersaing. Karena kita tempat tidak perlu sewa, punya sendiri. Dan untuk pengadaan peralatan kan sudah dibiayai APBD sebelumnya. Jadi biaya pemeriksaan di Labkesda bisa setengah harga dibanding di lab swasta," katanya.
Dengan begitu, Hadi bermimpi Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat bisa hadir di setiap kabupaten/kota.
"Jika sudah berkembang dengan status BLUD-nya, keuntungan dari Labkesda bisa dipakai untuk pengembangan. Selain menambah peralatan, juga bisa untuk menambah lagi gerai-gerai di daerah lain," kata dia.
Terpisah, guru besar Unpad bidang Farmakologi dan Farmasi Klinik, Keri Lestari menilai, dalam kondisi pandemi seperti saat ini diperlukan tambahan fasilitas untuk uji sampel covid-19. Salah satunya untuk melacak siapa saja yang pernah kontak erat dengan orang yang terpapar virus corona.
Pelacakan penyebaran virus corona harus dilakukan sehingga harus lebih banyak masyarakat yang sudah menjalani uji sampel. Kondisi seperti ini, tambah dia, menjadi angin segar dalam proses BLUD Labkesda karena akan lebih banyak orang yang memerlukan layanan laboratorium.
Baca Juga: 5 Drone Milisi Houthi Ditembak Jatuh Pasukan Koalisi Arab Saudi
Baca Juga: Hati-Hati Loker Bodong! Warga Bandung Ini Hampir Kehilangan Barang Berharga Saat Interview di Mal
"Dengan demikian maka dari sisi layanan akan lebih mudah dijangkau," katanya. Pada sisi lain, pengembangan status menjadi BLUD bisa memaksimalkan layanan Labkesda agar lebih profesional.
"Uji sampel yang mudah dijangkau masyarakat dan memberikan layanan prima, yang cepat, tepat, dan bisa tes massal," kata Keri.
Untuk menjadi BLUD, menurut Keri, Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat harus memerhatikan sejumlah hal, seperti menginventarisasi kondisi yang ada, menakar mitigasi risiko, dan model bisnis harus berdasarkan data.
"Kaji secara scientific, apakah visible. Potensinya apa saja, dan apa saja yang harus dikembangkan. Jangan sampai ketika menjadi BLUD, malah tambah membebani," katanya.***
