Network
PRFMNEWS - Sekira 50 persen dari hampir 700 ribuan bangunan yang ada di Kota Bandung diduga tidak mengantongi izin. Atas dasar ini, Pemerintah Bandung mempertimbangkan untuk segera melakukan pendataan ulang, untuk pengendalian kawasan.
Sekretaris Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna menuturkan, berdasarkan laporan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kota Bandung yang menerbitkan surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), total jumlah bangunan yang mengantongi ijin masih dibawah 50 persen.
"Saya inginnya begitu (ada pendataan), hal yang paling logis, saya sudah bicara ke pak Bambang (Kepala Dinas Penataan Ruang) lakukan sensus terhadap seluruh bangunan yang ada di kota Bandung. Idealnya lakukan sensus," jelas Ema ditemui di Balaikota Bandung, Rabu 3 November 2021.
Baca Juga: Pohon Tumbang di BKR Bandung, Tutup Jalan Raya
Ema menambahkan, selain sebagai kendali kawasan, sensus bangunan pun berguna untuk mengetahui berapa retribusi yang bisa diraih Pemkot Bandung dari IMB.
"Jadi di Bandung ini konon katanya jumlah bangunannya hampir 700 ribu, sok di data atuh mana saja yang tidak berijin. Nah, yang tidak berijin ini himbau oleh kita. Itu kan jadi potensi riil pendapatan retribusi IMB," tandas Ema.
Ema mencontohkan, adanya sensus Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) beberapa waktu lalu mampu mendata potensi sesungguhnya pendapatan dari sektor PBB.
Baca Juga: Berubah Lagi, Kini Naik Pesawat di Bandara Husein Bisa Gunakan Swab Antigen Lagi
Dirinya berharap hal serupa dilakukan Distaru untuk mendata jumlah bangunan dan potensi retribusi yang bisa dihimpun untuk masuk dalam pendapatan asli daerah dari sektor retribusi.
