Pemkot Bandung Berkomitmen untuk Wujudkan Pemerintah Daerah Anti Korupsi

22 Maret 2023, 08:34 WIB
ILUSTRASI korupsi.* /PRFM

PRFMNEWS - Inspektur Pembantu Khusus Inspektorat Daerah Kota Bandung, Riki Fachdiar Iskandar menyampaikan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung berkomitmen dalam upaya pemberantasan korupsi di level pemerintah daerah.

Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah dan Peluncuran Indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) 2023.

Sebelumnya pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) akhir 2022 silam, Riki juga menyampaikan semakin ke sini, seluruh lapisan aparatur pelayan publik di Kota Bandung mulai menerapkan prinsip malu dan takut untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Baca Juga: Angkat Bicara Tentang Isu Pencucian Uang Rp300 Triliun di Kemenkeu, Mahfud MD: Bukan Korupsi

Ia menambahkan, Pemkot Bandung telah menerapkan sejumlah regulasi, langkah preventif, dan mekanisme pengawasan antikorupsi bagi pegawainya.

Selain itu, ia menerangkan kolaborasi antar OPD di Pemkot Bandung dalam upaya pemberantasan korupsi sudah terjalin. Menurutnya, hal itu didukung kemajuan teknologi dan peran Kota Bandung sebagai smart city.

“Bandung sudah menjadi smart city. Kota yang cerdas. Ketika labelnya sudah smart city, layanannya sudah berbasis digital, ruang-ruang melakukan tindak pidana tersebut sangat minim,” ujarnya.

Baca Juga: Tegas! Jokowi Pastikan Pemerintah Tetap Berkomitmen Berantas Korupsi

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Brigjen Didik Agung Widjanarko menyampaikan, upaya pemberantasan korupsi daerah diharapkan dapat dilakukan minimal pada 8 area.

Antara lain perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan, penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, pengelolaan barang milik daerah serta tata kelola desa.

Baca Juga: Diduga Korupsi, Mantan Kepala KCP bjb Pangalengan jadi Tersangka

“Pemerintah yang baik sehingga mencegah dan mampu menurunkan praktek korupsi di daerah capaian perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah pada 8 area intervensi tersebut akan menghasilkan indeks pencegahan di daerah yang dapat dimonitor secara detail melalui Monitoring Center for Prevention atau MCP yang dapat diakses,” ucapnya.***

Editor: Rizky Perdana

Tags

Terkini

Terpopuler